SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda memusnahkan sejumlah barang bukti hasil penindakan pelanggaran peraturan daerah (Perda). Dari berbagai barang yang dimusnahkan, minuman keras (miras) menjadi temuan paling dominan dengan jumlah mencapai sekitar 4.000 liter atau setara ribuan botol, Rabu(12/11/2026).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda, Neneng Chamelia Shant, mengatakan pemusnahan tersebut merupakan tindak lanjut dari proses penegakan Perda terhadap barang bukti yang telah berkekuatan hukum.
Menurutnya, seluruh tahapan penindakan hingga pemusnahan harus dilaksanakan sesuai prosedur agar memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga ketertiban masyarakat.
“Ini sebagai tindak lanjut dari penegakan Perda kita. Jadi, semua yang sudah berkekuatan hukum kita selesaikan,” ujarnya.
Neneng menjelaskan, selain minuman keras, barang bukti yang dimusnahkan juga meliputi sejumlah barang lainnya, termasuk alat suntik dan berbagai perlengkapan yang berkaitan dengan pelanggaran Perda.
Ia berharap kegiatan tersebut menjadi pengingat bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha, agar menjalankan aktivitas ekonomi sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemkot Samarinda, kata dia, tetap membuka ruang komunikasi bagi masyarakat yang belum memahami aturan, termasuk mengenai lokasi dan ketentuan berjualan yang diperbolehkan.
Pemerintah bahkan telah menyediakan dukungan bagi masyarakat yang ingin menjalankan usaha sesuai aturan sehingga kegiatan ekonomi tetap berjalan tanpa harus berhadapan dengan penindakan.
“Kami juga tidak ingin kegiatan ekonomi masyarakat harus ditindak. Kalau ada yang kurang jelas atau belum dipahami terkait Perda, kami terbuka untuk memberikan informasi. Misalnya, bagi yang ingin berdagang, silakan menghubungi Pemkot Samarinda untuk mengetahui lokasi yang sesuai aturan,” jelasnya.
Neneng juga menyoroti peredaran dan konsumsi minuman keras yang berpotensi memicu gangguan ketertiban umum. Terlebih apabila dikonsumsi secara berlebihan dan tidak pada tempatnya.
Menurutnya, pengaruh alkohol dapat membuat seseorang kehilangan kendali sehingga berpotensi memicu gesekan maupun gangguan keamanan di lingkungan masyarakat.
Di sisi lain, Neneng memberikan apresiasi terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Samarinda dalam menjalankan penegakan Perda sepanjang tahun ini.
Ia menilai kinerja petugas tidak hanya terlihat dari jumlah barang yang berhasil disita, tetapi juga dari ketertiban administrasi dan pelaksanaan seluruh tahapan penindakan hingga pemusnahan.
“Saya melihat teman-teman Satpol PP luar biasa. Target kinerja tercapai dengan baik, kemudian proses tindak lanjut hasil penegakan Perda juga diadministrasikan dengan baik sampai pelaksanaan pemusnahan,” ungkapnya.
Dalam pemusnahan kali ini, tidak seluruh barang bukti langsung dimusnahkan. Salah satunya tabung gas yang penanganannya harus melalui koordinasi dengan Pertamina.
Neneng menjelaskan, tabung gas memiliki mekanisme penanganan tersendiri karena berkaitan dengan distribusi dan kuota tabung yang diperuntukkan bagi masyarakat Samarinda.
Karena itu, pemusnahannya tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh pemerintah daerah. Pemkot telah berkomunikasi dengan Pertamina untuk memastikan proses penanganan sesuai prosedur.
Hal tersebut dilakukan agar pemusnahan barang bukti tidak menimbulkan persoalan baru, terutama yang berpotensi memengaruhi ketersediaan tabung gas bagi masyarakat.
“Kami ingin memastikan seluruh proses berjalan sesuai SOP dan sudah dikoordinasikan dengan pihak terkait. Jadi, tidak sampai menimbulkan persoalan lain yang justru merugikan masyarakat,” pungkasnya.
