BERAU, IT-NEWS.ID – Peningkatan Rumah Sakit (RS) menuju Tipe B menjadi salah satu dari 18 program unggulan pasangan Sri Juniarsih-Gamalis saat Pilkada Berau 2024. Namun, dua tahun setelah pasangan tersebut terpilih, arah kebijakan terhadap rumah sakit yang dibangun menggunakan APBD Berau itu justru berubah. RS Tanjung Redeb kini disepakati untuk dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).

Dalam debat Pilkada 2024, Gamalis yang saat itu menjadi calon Wakil Bupati Berau menegaskan, pembangunan rumah sakit tidak cukup hanya dengan menyelesaikan fisik bangunan. Menurutnya, kesiapan tenaga kesehatan dan alat kesehatan juga harus menjadi perhatian.

“Kita bukan hanya membangun rumah sakit secara fisik, tetapi kita juga harus menyiapkan tenaga kesehatan dan alat kesehatan,” ujar Gamalis dalam debat Pilkada 2024.

Ia juga menyampaikan komitmen pasangan tersebut untuk melanjutkan pembangunan rumah sakit sekaligus menuntaskan berbagai persoalan kesehatan di Kabupaten Berau, termasuk mewujudkan rumah sakit menuju Tipe B.

Namun, realita pada 2026 menunjukkan perubahan dari rencana awal tersebut. Rumah sakit yang semula diproyeksikan untuk dikelola Pemkab Berau justru akan diserahkan kepada pemerintah provinsi melalui skema hibah.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mengakui bahwa pengalihan tersebut sebenarnya bukan bagian dari rencana awal. Ia menyebut, sejak awal Pemkab Berau memang ingin mengelola sendiri RS Tanjung Redeb. Akan tetapi, penurunan APBD secara drastis membuat pemerintah daerah tidak sanggup mengelola dua rumah sakit sekaligus.

“Sebetulnya ini di luar rencana. Karena APBD menurun dengan angka yang cukup drastis. Kita membangun untuk kita kelola, kita mau pindah, ternyata APBD turun jauh. Kami tidak bisa mengelola dua rumah sakit sekaligus,” ungkap Sri Juniarsih saat dikonfirmasi, Senin (16/11/2026).

Sri menjelaskan, Pemkab Berau kemudian menjalin komunikasi dengan Gubernur Kaltim hingga pemerintah provinsi menyatakan kesediaannya menerima hibah rumah sakit tersebut.

Bahkan, Sri Juniarsih menegaskan bahwa setelah rumah sakit resmi menjadi milik provinsi, Pemkab Berau tidak lagi memiliki kewenangan untuk mencampuri pengelolaannya.

“Kalau sudah jadi milik provinsi kita tidak bisa ambil. Jadi kita bangunannya, beliau pengelolanya. Semuanya dari provinsi. Kita tidak bisa mencampuri ke dalam, tapi yang penting masyarakat dapat,” jelasnya.

Perubahan kebijakan ini memperlihatkan perbedaan antara komitmen yang disampaikan saat Pilkada 2024 dengan arah kebijakan pemerintah daerah pada 2026. Target peningkatan RS menuju Tipe B yang sebelumnya menjadi bagian dari program unggulan kini berada dalam konteks pengelolaan yang berbeda, setelah rumah sakit tersebut diserahkan kepada pemerintah provinsi.

Sementara itu, pembangunan fisik rumah sakit telah menggunakan anggaran daerah hingga ratusan miliar rupiah. Kelanjutan pengembangan fasilitas, pemenuhan tenaga kesehatan, penyediaan alat medis, hingga peningkatan kualitas pelayanan selanjutnya berada di bawah pengelolaan Pemprov Kaltim..