BERAU, IT-NEWS.ID – Persoalan penguasaan lahan antara petani Kampung Seramut dan PT TRH belum menemukan titik temu. Dalam pertemuan bersama pemerintah daerah, Selasa (10/11/2026), petani secara tegas menolak sejumlah tawaran perusahaan dan tetap meminta agar aktivitas penggusuran dihentikan hingga ada kejelasan mengenai status lahan yang mereka garap.
Perwakilan petani, Arsyad, mengaku cukup puas dengan hasil pertemuan tersebut. Ia menilai pemerintah telah memberikan respons terhadap aspirasi yang disampaikan petani Kampung Seramut. Meski demikian, pihaknya berharap respons tersebut segera ditindaklanjuti melalui langkah konkret di lapangan.
“Sudah cukup puas dengan pertemuan tadi, karena ada respons dari pemerintah kepada kita,” ujarnya.
Arsyad menegaskan, petani akan tetap menggarap tanah yang selama ini telah mereka kuasai. Di sisi lain, mereka meminta PT TRH menghentikan kegiatan penggusuran agar tidak semakin memperkeruh persoalan.
“Kami akan tetap menggarap tanah yang sudah kami kuasai dan meminta PT TRH untuk berhenti melakukan kegiatan penggusuran,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, terdapat tiga poin tawaran dari PT TRH kepada petani. Pertama, pemberian lahan seluas setengah hektare untuk setiap kepala keluarga (KK). Kedua, larangan menanam kelapa sawit. Ketiga, persyaratan kepemilikan KTP Sambaliung.
Namun, ketiga tawaran tersebut tidak diterima oleh petani. Mereka tetap mendorong penyelesaian melalui Permohonan Inventarisasi dan Pelepasan Kawasan Hutan HTI PT TRH menjadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang diajukan Gabungan Kelompok Tani Komunitas Petani Sejahtera.
Terkait larangan menanam sawit, Arsyad mengatakan petani memahami adanya ketentuan tersebut. Namun, berdasarkan informasi dari pengurus kelompok tani, luas lahan yang telah ditanami kelapa sawit disebut tidak sampai 10 persen. Meski demikian, pihaknya tetap menghargai aturan yang berlaku dan meminta agar kondisi tanaman yang sudah terlanjur ditanam turut menjadi pertimbangan dalam penyelesaian persoalan lahan.
“Kami tahu memang sawit tidak dibenarkan. Tetapi kalau sudah terlanjur, mau diapakan? Menurut pengurus kelompok tani, tidak sampai 10 persen. Namun, kami tetap menghargai aturan yang ada. Sebelumnya juga sudah pernah diingatkan oleh pengurus kelompok untuk tidak menanam sawit,” jelasnya.
Sementara itu, pihak PT TRH belum dapat memastikan berapa persentase luas lahan yang telah ditanami kelapa sawit. Dengan demikian, angka di bawah 10 persen tersebut masih merupakan keterangan dari pihak kelompok tani dan belum dapat dikonfirmasi oleh perusahaan.
Perwakilan PT TRH, Tommy, menyatakan perusahaan akan tetap menjalankan kegiatan sesuai dengan perizinan yang dimiliki. Kendati demikian, perusahaan mengaku tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam menyikapi persoalan yang terjadi di lapangan.
“Kami akan tetap bekerja sesuai dengan perizinan, tetapi juga mempertimbangkan faktor humanisme atau kemanusiaan,” kata Tommy.
Terkait kelanjutan penggusuran, Tommy menyebut pihaknya belum dapat memastikan apakah aktivitas tersebut akan tetap dilanjutkan atau dihentikan. Keputusan itu masih akan dikoordinasikan dengan pimpinan perusahaan.
“Kami akan koordinasi dengan pimpinan, apakah penggusuran akan tetap dilanjutkan atau tidak. Kita lihat ke depan,” ungkapnya.
Di sisi lain, pemerintah daerah disebut akan melakukan peninjauan langsung ke lokasi lahan petani Kampung Seramut dalam waktu dekat, dengan batas waktu paling lambat satu bulan ke depan.
Peninjauan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk melihat kondisi di lapangan sekaligus mencari jalan keluar atas perbedaan kepentingan antara petani Kampung Seramut dan PT TRH. Hingga proses tersebut dilakukan, persoalan penggusuran dan kejelasan status lahan masih menjadi tuntutan utama petani.
