BERAU, IT-NEWS.ID – Di tengah daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, penyesuaian tarif air bersih Perumda Batiwakkal justru menambah beban pengeluaran rumah tangga. Namun, alih-alih menjawab keberatan masyarakat dengan membuka ruang evaluasi, Perumda justru mengandalkan klaim survei internal yang menyebut 70 persen pelanggan menerima tarif baru.

Klaim tersebut disampaikan Direktur Utama Perumda Batiwakkal, Saipul Rahman, dalam audiensi bersama Gerakan Masyarakat Sipil Berau (GMSB), kelompok masyarakat sipil di Kabupaten Berau yang menyuarakan aspirasi dan kepentingan masyarakat, Jumat (20/11/2026). Dalam hasil survei itu, 70 persen pelanggan disebut menerima penyesuaian tarif, sedangkan 30 persen lainnya menyatakan agak keberatan.

Namun, angka tersebut justru menyisakan pertanyaan tentang bagaimana Perumda mengukur penerimaan masyarakat. Sebab, hasil survei internal dengan metode purposive sampling tidak serta-merta dapat menggambarkan sikap seluruh pelanggan. Terlebih, jumlah pelanggan Perumda Batiwakkal mencapai sekitar 45 ribu.

Persoalannya, ketika masyarakat datang menyampaikan keberatan, jawaban yang mengemuka justru angka mayoritas penerimaan. Padahal, kebijakan pelayanan publik tidak semestinya hanya diukur dari berapa banyak orang yang disebut menerima, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mempertimbangkan kondisi pelanggan yang merasa terbebani.

Perwakilan GMSB, Rahmad Aditya, menilai penyesuaian tarif perlu kembali dipertimbangkan. Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat saat ini belum ideal untuk dibebani kenaikan biaya kebutuhan dasar.

“Kami berharap pihak Perumda benar-benar mengkaji kembali dengan melihat kondisi sekarang. Daya beli masyarakat sedang kurang, pengangguran banyak. Kalau beban terus bertambah, masyarakat pasti akan teriak,” ujarnya.

Di sisi lain, Saipul menegaskan sosialisasi telah dilakukan melalui konsultasi bersama sejumlah pihak, termasuk UMB, serta pemberitaan di televisi. Ia beralasan sosialisasi secara langsung kepada seluruh pelanggan tidak memungkinkan dilakukan satu per satu.

Alasan tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan. Sebab, keterbatasan menjangkau seluruh pelanggan secara langsung bukan berarti kewajiban memastikan informasi tersampaikan dapat dikesampingkan. Ketika masih ada pelanggan yang mengaku belum mengetahui kebijakan tersebut, Perumda seharusnya tidak cukup hanya menyatakan sosialisasi telah dilakukan.

Tak hanya mengandalkan survei, Saipul juga menjadikan peningkatan pembayaran pelanggan selama tiga bulan terakhir sebagai indikator bahwa masyarakat menerima penyesuaian tarif. Bahkan, dari 3.079 pelanggan yang menjadi perhatiannya, sebanyak 1.616 disebut telah melakukan pembayaran berdasarkan pemantauan terakhir.

Di sinilah persoalan lain muncul. Sebab, pelanggan membayar tagihan air karena membutuhkan layanan air bersih, bukan berarti mereka menyetujui kenaikan tarif. Menyamakan kepatuhan membayar tagihan dengan penerimaan terhadap kebijakan berisiko mengaburkan persoalan sebenarnya, yakni adanya pelanggan yang keberatan tetapi tetap harus memenuhi kewajibannya.

Dengan demikian, klaim penerimaan melalui survei maupun data pembayaran belum cukup untuk menutup ruang kritik. Perumda Batiwakkal tetap perlu menjawab substansi keberatan masyarakat, terutama mengenai kemampuan ekonomi pelanggan dan alasan penyesuaian tarif tetap diberlakukan di tengah kondisi tersebut.

GMSB pun meminta agar kebijakan tersebut tidak sekadar dipertahankan dengan berlindung di balik angka survei dan pembayaran pelanggan. Evaluasi terhadap besaran tarif perlu dibuka secara serius, bukan justru menempatkan keberatan masyarakat seolah hanya menjadi suara sebagian kecil pelanggan.

Sebab, air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Ketika tarifnya naik, yang harus menjadi perhatian bukan hanya berapa banyak pelanggan yang tetap membayar, tetapi juga berapa banyak masyarakat yang harus mengurangi pengeluaran lainnya demi tetap mendapatkan air bersih.