BERAU, IT-NEWS.ID – Kenaikan tarif air bersih Perumda Batiwakkal hingga 80 persen tidak hanya memicu keberatan pelanggan, tetapi juga menyulut gelombang kritik di media sosial. Sejumlah warga mempertanyakan klaim perusahaan daerah yang menyebut 70 persen pelanggan menerima penyesuaian tarif tersebut.

Bagi masyarakat, membayar tagihan air bukan berarti menyetujui kenaikan harga. Apalagi, air bersih merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa begitu saja ditinggalkan. Ketika tagihan datang, pelanggan praktis tidak memiliki banyak pilihan selain membayar jika tidak ingin sambungan air diputus.

Persoalan inilah yang ramai disuarakan warga melalui kolom komentar media sosial IT-NEWS.ID setelah kabar penyesuaian tarif air Perumda Batiwakkal mencuat.

Pernyataan Direktur Utama Perumda Batiwakkal, Saipul Rahman, mengenai hasil survei yang menyebut 70 persen pelanggan menerima tarif baru justru memancing pertanyaan. Warga meminta perusahaan tidak menyamakan kewajiban membayar tagihan dengan persetujuan terhadap kebijakan kenaikan tarif.

“Ya, bukan begitu konsepnya. Kami bayar bukan berarti setuju tarif PDAM dinaikkan. Mau tidak mau harus bayar, karena protes pun belum tentu langsung membatalkan tarif baru. Di kondisi ekonomi yang sedang sulit seperti ini, kenaikan tarif tetap terasa berat,” tulis akun @mazzhen.

Komentar tersebut menggambarkan persoalan yang lebih mendasar. Pelanggan merasa berada dalam posisi sulit karena air bersih merupakan kebutuhan sehari-hari, sementara kewajiban pembayaran tetap berjalan meski tarif mengalami kenaikan.

Kritik serupa disampaikan akun @_centttt. Ia mempertanyakan apakah penerimaan pelanggan benar-benar mencerminkan persetujuan atau justru muncul karena tidak adanya alternatif penyedia air bersih.

“Kok bisa gitu ngomongnya? Wkwk emang beneran menerima, apakah warga ada pilihan lain selain membayar?! Kalau nggak bayar, air nggak ngalir, sementara air menjadi kebutuhan warga, ditambah tidak ada opsi perusahaan penyedia air lain selain PDAM,” tulisnya.

SURVEI 70 PERSEN DIPERTANYAKAN, WARGA MINTA DATA DIBUKA

Selain mempersoalkan makna penerimaan pelanggan, warga juga mempertanyakan metode survei yang dijadikan dasar Perumda dalam menyampaikan klaim tersebut.

Dalam audiensi bersama Gerakan Masyarakat Sipil Berau (GMSB), Jumat (20/11/2026), Saipul menyampaikan hasil survei internal menggunakan metode purposive sampling. Hasilnya, 70 persen pelanggan disebut menerima penyesuaian tarif, sementara 30 persen lainnya menyatakan agak keberatan.

Namun, dengan jumlah pelanggan sekitar 45 ribu sambungan, warga mempertanyakan siapa saja yang menjadi responden, bagaimana survei dilakukan, serta apakah kelompok masyarakat berpenghasilan rendah turut menjadi bagian dari pengambilan sampel.

Akun @joen_hanafi bahkan menyarankan agar survei dilakukan dengan menyasar masyarakat menengah ke bawah. Menurutnya, pelanggan perlu diberikan gambaran konkret mengenai nominal tagihan sebelum dan sesudah kenaikan, bukan sekadar disodori persentase penerimaan.

“Bapak coba objek surveinya kalangan menengah dan bawah, sampaikan dengan bahasa sederhana, paparkan dengan nominal uang yang akan dibayarkan sebelum dinaikkan dan sesudah dinaikkan. Yakin persentasenya di atas 75 persen?” tulisnya.

Desakan transparansi juga disampaikan akun @adityahappi_5.

“Susahnya disuruh transparansi……70% data surveinya mana dibuka dong,” komentarnya.

Pertanyaan mengenai keterbukaan data ini menjadi salah satu isu yang mengemuka. Sebab, tanpa penjelasan mengenai jumlah responden, karakteristik pelanggan, wilayah pengambilan sampel, hingga pertanyaan yang diajukan, publik sulit menilai sejauh mana hasil survei tersebut dapat menggambarkan kondisi sekitar 45 ribu pelanggan.

TAGIHAN WAJIB DIBAYAR, KUALITAS AIR JUGA DISOROT

Kritik warga tidak berhenti pada besaran tarif. Sejumlah pelanggan turut mengungkit persoalan kualitas pelayanan yang menurut mereka belum sebanding dengan beban pembayaran.

Akun @budi_elpo menilai penerimaan data survei tidak bisa dilepaskan dari kondisi pelanggan yang tetap harus membayar tagihan untuk menghindari denda maupun pemutusan sambungan.

“Konsepnya nggak begitu, Bapak yang terhormat. Bukan masyarakat tidak keberatan untuk membayar. Data itu penting, tapi lebih penting tanya dan survei langsung ke konsumen. Masalahnya kalau tidak bayar itu terkena denda dan sanksi pemutusan,” tulisnya.

Sementara itu, akun @kopikitaberau mempertanyakan kelompok pelanggan yang menjadi dasar klaim penerimaan tersebut. Ia juga mengeluhkan kualitas air yang diterima setelah tarif mengalami penyesuaian.

“70 persen pelanggan yang mana? Keluarga-keluarganya yang kerja di situ kali yang menerima. Sudah naik, masih kayak Milo aja warnanya,” tulisnya.

Keluhan mengenai warna air juga disampaikan akun @ridwansr__ dengan komentar singkat, “Airmu kotor, Bos!”

Adapun akun @ali_masud92 menegaskan bahwa pelanggan membayar karena kewajiban tagihan, bukan karena menyetujui kenaikan.

“Ya iya lah masyarakat bersedia membayar karena memang sudah wajib dibayar, karena kalau nggak dibayar diputus. Lucu sekali,” tulisnya.

Rentetan komentar tersebut memperlihatkan bahwa polemik tarif air di Berau tidak semata-mata berkaitan dengan angka kenaikan. Ada persoalan lain yang ikut dipertanyakan, mulai dari keterjangkauan tarif, transparansi survei, hingga kualitas pelayanan yang diterima pelanggan.

Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, masyarakat berharap kenaikan tarif tidak hanya dijelaskan melalui persentase penerimaan pelanggan. Perumda Batiwakkal juga dituntut membuka data survei secara transparan dan menjawab keluhan mengenai kualitas air.

Sebab, dalam pelayanan kebutuhan dasar, pelanggan bukan sekadar pihak yang berkewajiban membayar tagihan. Mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang layak serta didengar ketika kebijakan perusahaan berdampak langsung terhadap pengeluaran rumah tangga.