TANJUNG SELOR – Perkara dugaan penggunaan ijazah palsu yang menjerat anggota DPRD Bulungan, Lausa Laida (LL), memasuki babak akhir. Setelah melalui serangkaian persidangan sejak September 2026, majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor dijadwalkan membacakan putusan pada Senin (23/11/2026).
Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Lausa Laida dan Yatini, pemilik PKBM BA’ATS DARIF masing-masing dengan hukuman dua tahun penjara.
Namun, tuntutan tersebut ditolak oleh penasihat hukum kedua terdakwa. Dalam duplik yang disampaikan pada Jumat (20/11), tim pembela menilai masih terdapat sejumlah persoalan pembuktian yang belum dijawab oleh JPU.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah ijazah Paket C milik LL yang digunakan untuk pencalonan legislatif. Menurut penasihat hukum, ijazah tersebut tidak pernah diperiksa Laboratorium Forensik (Labfor). Pemeriksaan forensik, berdasarkan uraian pembelaan, hanya dilakukan terhadap ijazah Paket A dan Paket B.
“Tidak ada alat bukti ilmiah apa pun tentang kepalsuan Ijazah Paket C, padahal Ijazah Paket C itulah yang dipakai dalam pencalonan,” ungkap penasihat hukum.
Selain itu, pihak pembela juga mempertanyakan unsur kesengajaan. Mereka menilai JPU belum menunjukkan bukti bahwa LL mengetahui ijazah tersebut tidak benar ketika menggunakannya.
Penasihat hukum turut mempersoalkan perbedaan waktu penggunaan ijazah dalam dakwaan dan uraian JPU. Mereka juga menyoroti keterangan sejumlah saksi serta keabsahan proses persidangan yang menurut mereka perlu dicocokkan dengan berita acara sidang.
“Kami menghargai replik penuntut umum, tetapi setelah kami pelajari, replik tersebut tidak menjawab nota pembelaan kami. Hampir seluruh uraian hanya mengulang analisis dalam surat tuntutan,” tegas penasihat hukum.
Atas sejumlah keberatan tersebut, pihak pembela meminta majelis hakim menyatakan LL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, membebaskannya dari seluruh dakwaan, serta memulihkan hak dan nama baiknya.
Sementara itu, Hakim PN Tanjung Selor Kelas IA, Juply Sandria Pansarian, menyampaikan bahwa seluruh tahapan pemeriksaan perkara telah selesai. Penyampaian duplik dari penasihat hukum menjadi penutup pemeriksaan karena tidak ada lagi tanggapan lanjutan dari JPU.
“Dari hasil penyampaian duplik penasihat hukum terdakwa, tidak ada lagi yang dipertanyakan oleh JPU. Sehingga kami menutup pemeriksaan perkara,” ujarnya.
Sidang pembacaan putusan dijadwalkan berlangsung Senin (23/11/2026) pukul 11.00 WITA.
Hakim juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba meminta uang, barang, atau bentuk pemberian lainnya dengan mengatasnamakan aparatur pengadilan terkait perkara tersebut.
“Jika ada oknum mengatasnamakan aparatur atau meminta barang maupun sesuatu terkait persidangan ini, tentu tidak boleh. Silakan laporkan kepada kami,” tegasnya.
Kini, keputusan berada di tangan majelis hakim. Apakah LL terbukti menggunakan ijazah palsu dan harus menjalani hukuman dua tahun penjara sesuai tuntutan JPU, atau justru dibebaskan sebagaimana permintaan penasihat hukumnya?
Masyarakat kini menunggu jawabannya akan terungkap dalam sidang putusan yang menjadi penentu akhir perjalanan perkara dugaan ijazah palsu di bumi tenguyun. (Lia)

