JAKARTA — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mencopot Muhammad Masyhud dari jabatan Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Kementerian Perhubungan langsung menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Lollan Andy Sutomo Panjaitan, sebagai pelaksana tugas Dirjen Hubla.
Pelaksana Tugas Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Farida Makhmudah, membenarkan pergantian tersebut pada Jumat, 18 September 2026.
“Benar dan saat ini sudah ditunjuk Plt Dirjen Perhubungan Laut, Bapak Lollan Panjaitan,” kata Farida.
Menurut Farida, pergantian pimpinan tersebut merupakan bagian dari evaluasi dan penyegaran manajerial. Kemenhub juga mengganti Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan yang telah memasuki masa pensiun.
Namun, pergantian di tubuh Ditjen Hubla datang bersamaan dengan penekanan Kemenhub terhadap persoalan keselamatan dan pengawasan pelayaran.
Farida mengatakan penguatan kepemimpinan diperlukan untuk memperkuat sistem pengawasan. Kemenhub ingin memastikan jajaran di lapangan memiliki fokus dan kecepatan yang sama dalam menjalankan standar keselamatan.
“Keselamatan adalah prioritas utama,” ujarnya.
Pembenahan, kata Farida, tidak cukup berhenti pada regulasi dan administrasi. Pengawasan lapangan, kepatuhan terhadap standar keselamatan, kelaiklautan kapal, pengawasan muatan dan penumpang, hingga pemeriksaan sebelum kapal berlayar menjadi bagian yang harus diperkuat.
Kemenhub juga menekankan agar sistem manajemen keselamatan tidak sekadar menjadi dokumen saat pemeriksaan. Sistem tersebut harus diterapkan melalui identifikasi risiko dan pengendalian yang nyata.
Kondisi awak kapal turut menjadi perhatian. Awak kapal harus memperoleh waktu istirahat yang memadai, memiliki jumlah personel yang cukup, serta mampu menjalankan prosedur keadaan darurat. Nakhoda pun harus mendapat dukungan penuh untuk mengambil keputusan yang mengutamakan keselamatan.
Di sisi kenavigasian, Kemenhub meminta penguatan fungsi peringatan dini dan pemantauan melalui Distrik Navigasi, Vessel Traffic Services (VTS), stasiun radio pantai, Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), Automatic Identification System (AIS), dan komunikasi kapal.
Informasi cuaca dari BMKG juga diminta tidak berhenti sebagai informasi. Data mengenai gelombang, angin, jarak pandang, dan kondisi perairan harus diterjemahkan menjadi pertimbangan operasional sebelum hingga selama pelayaran.
Dengan pergantian pucuk pimpinan Ditjen Hubla, Kemenhub menyatakan penguatan pengawasan dan keselamatan menjadi bagian penting dari pembenahan organisasi.
