TANJUNG SELOR – DPRD Bulungan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan II Tahun 2026, Selasa (21/7).
Meski menyetujui, seluruh fraksi DPRD memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan pengelolaan anggaran di masa mendatang.
Ketua DPRD Bulungan, Riyanto, mengatakan seluruh fraksi menerima dan menyetujui Ranperda tersebut. Namun, DPRD meminta pemerintah daerah menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang telah disampaikan.
“Semua fraksi telah menerima dan menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025. Namun, ada beberapa catatan dan rekomendasi yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah,” ujarnya.
Menurut Riyanto, meskipun Pemerintah Kabupaten Bulungan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hasil pemeriksaan tetap memuat sejumlah temuan yang perlu ditindaklanjuti.
Ia berharap rekomendasi DPRD dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki pengelolaan anggaran sehingga pelaksanaan program pembangunan ke depan berjalan lebih baik.
Sementara itu, Bupati Bulungan, Syarwani, menyampaikan apresiasi atas persetujuan DPRD sekaligus menerima seluruh masukan yang diberikan oleh fraksi-fraksi.
“Kami mengucapkan terima kasih atas catatan kritis yang telah disampaikan DPRD. Masukan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan memastikan pembangunan di Bulungan berjalan lebih baik,” katanya.
Salah satu rekomendasi yang menjadi perhatian pemerintah daerah berasal dari Fraksi PKS terkait peningkatan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal.
Menanggapi hal itu, Syarwani mengatakan pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui berbagai program, termasuk penyelenggaraan job fair yang melibatkan sekitar 20 perusahaan setiap tahun.
Selain itu, pemerintah juga berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih baik.
“Kami berharap sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah terus terjalin untuk mendukung pembangunan dan kemajuan Kabupaten Bulungan,” harapnya. (adv/Lia)
