BERAU – Aksi 214 yang digelar di Kantor Gubernur dan DPRD Kalimantan Timur menjadi sorotan, sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat terkait kebijakan pembangunan dan pengelolaan anggaran di daerah. Aksi tersebut mencerminkan keresahan publik di tengah keterbatasan fiskal dan dinamika kondisi global yang turut berdampak pada daerah.
Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menyampaikan apresiasi terhadap aksi 214 yang berlangsung di Kantor Gubernur dan DPRD Kaltim. Ia menilai aksi tersebut sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang masih dalam koridor wajar dan konstruktif.
Menurutnya, kritik yang disampaikan oleh masyarakat menjadi masukan penting bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Bahkan, ia mengakui aksi tersebut menjadi pengingat bagi lembaga legislatif untuk bekerja lebih maksimal.
“Terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah menyampaikan kritik yang membangun. Ini juga menjadi penguatan bagi kami di DPRD agar fungsi pengawasan bisa lebih maksimal,” ujarnya saat ditemui It-news.id pada Rabu (22/04/2026).
Ia menjelaskan bahwa aksi tersebut mencerminkan keresahan masyarakat di tengah kondisi global yang turut berdampak pada daerah, termasuk keterbatasan ruang fiskal dan anggaran pembangunan.
Dalam situasi tersebut, ia mendengarkan harapan masyarakat terkait program pembangunan yang dijalankan pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan prioritas dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
“Di tengah keterbatasan anggaran, tentu masyarakat ingin agar program-program yang dijalankan benar-benar menjadi prioritas dan berdampak langsung,” tambahnya.
Ananda menegaskan, DPRD Kaltim akan menjadikan aspirasi tersebut sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat pengawasan terhadap kebijakan dan program pemerintah daerah, agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
