BERAU — Upaya mendorong kualitas dan daya saing pariwisata terus dilakukan di Kabupaten Berau. Salah satunya melalui rencana pembentukan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) yang akan mewadahi para pelaku usaha dan pengelola destinasi wisata.

Ketua DPD PUTRI Kalimantan Timur, Dian Rosita, mengatakan pembentukan organisasi ini bertujuan mempercepat pengembangan destinasi wisata melalui penguatan internal pengelola.

“Jadi anggotanya khusus, owner-owner dan pengelola destinasi wisata. Sehingga pengembangan pariwisata Berau akan semakin cepat karena langsung terkoneksi,” ujarnya saat workshop standarisasi usaha pariwisata, Rabu (30/4/2026).

Menurutnya, fokus utama PUTRI adalah mendorong standarisasi destinasi wisata agar memiliki kualitas yang lebih baik dan mampu bersaing.

“Ini standarisasi wisata, benar-benar di destinasi. Bagaimana supaya menjadi destinasi yang berkualitas, mulai dari pelayanan, produk, sampai apa saja yang harus ada di dalamnya,” jelasnya.

Ia menegaskan, standarisasi tersebut mencakup berbagai aspek mendasar yang selama ini kerap diabaikan, seperti kebersihan, fasilitas, hingga kualitas sumber daya manusia.

“Yang pertama kebersihannya bagaimana, fasilitas toiletnya bagaimana, SDM-nya seperti apa. Bahkan sampai pemisahan toilet pria dan wanita, tempat duduk, sampai ke fasilitas untuk disabilitas,” tambahnya.

Dian menilai, selama ini masih banyak destinasi yang belum dikelola secara profesional, sehingga potensi besar pariwisata Berau belum tergarap maksimal dari sisi bisnis.

“Kita tidak bisa lagi wisatawan datang hanya sekadar menikmati. Destinasi harus dikelola serius, karena ini juga menyangkut peningkatan nilai bisnis,” tegasnya.

Dengan luas wilayah dan banyaknya sebaran destinasi, PUTRI juga merancang pembagian wilayah kerja untuk memaksimalkan pengelolaan.

“Kita akan bagi menjadi tiga korwil, Berau kota, pedalaman, dan pesisir, supaya organisasi ini benar-benar menyentuh semua,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Disbudpar Berau, Yudha Budisantoso, menyebut pembentukan PUTRI menjadi langkah penting untuk menghimpun pelaku usaha wisata yang selama ini belum terorganisir.

“Selama ini memang belum ada kepengurusannya, dan kita juga belum pernah mengumpulkan mereka. Setelah kita lihat potensinya, ternyata luar biasa dan perlu diwadahi,” ujarnya.

Ia menambahkan, kehadiran PUTRI juga akan mempermudah koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam pengembangan pariwisata.

“Melalui organisasi ini kita bisa kolaborasi, membuat MoU, dan menentukan apa saja yang bisa kita bantu untuk pengembangan destinasi,” katanya.

Salah satu fokus yang turut didorong adalah legalitas usaha, mengingat masih banyak pelaku wisata yang belum memiliki izin resmi.

“Masalah perizinan ini hampir semua belum ada. Kita dorong agar mereka segera melengkapi, supaya punya legalitas yang jelas,” tegasnya.

Menurutnya, PUTRI juga diharapkan menjadi jembatan dalam membantu pelaku usaha mengatasi berbagai kendala di lapangan.

“Kalau ada kesulitan, nanti kita bantu bersama. Disbudpar dan PUTRI akan saling support,” ujarnya.

Ke depan, organisasi ini juga akan berperan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan.

“SDM ini penting. Nanti kita fasilitasi pelatihan, bahkan menghadirkan narasumber untuk meningkatkan profesionalisme pengelola wisata,” pungkasnya.

Dengan langkah tersebut, pemerintah optimistis sektor pariwisata Berau tidak hanya berkembang dari sisi kunjungan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. (atrf)