BERAU — Membangun sarana dan prasarana fisik di kawasan pedalaman menyimpan kompleksitas tantangan yang jauh melampaui pembangunan di kawasan perkotaan. Kesenjangan aksesibilitas dan minimnya infrastruktur dasar kerap menjadi tembok tebal dalam mengejar ketertinggalan pembangunan sektor pariwisata di daerah terpencil.
Kendala utama proses pembangunan tersebut pada persoalan logistik dan tingkat aksesibilitas wilayah. Jalur transportasi menuju kawasan pedalaman yang ekstrem dan sulit dilalui secara otomatis memicu pembengkakan biaya pengiriman serta mobilisasi material bangunan secara signifikan.
Tak berhenti pada hambatan rantai pasok material, ketiadaan utilitas dasar juga menjadi persoalan krusial yang melumpuhkan fungsionalitas fasilitas publik. Banyak titik Destinasi Wisata di kawasan pedalaman hingga kini belum tersentuh pasokan listrik selama 24 jam penuh serta belum memiliki jaringan air bersih yang memadai.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada pemanfaatan sarana penunjang pengunjung di lapangan. Fasilitas vital seperti toilet umum dan tempat bilas praktis tidak dapat berfungsi optimal tanpa ketersediaan aliran air yang konsisten dan dukungan sistem pompa listrik yang memadai.
Di samping persoalan teknis fisik dan sarana utilitas, masalah kapasitas sumber daya manusia (SDM) lokal turut memperpanjang deretan tantangan. Keterbatasan pemahaman dan keterampilan masyarakat setempat dalam hal manajemen operasional membuat pemeliharaan fasilitas yang telah dibangun kerap tidak berkelanjutan.
Pemerintah Daerah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Berau mengakui secara terbuka bahwa pembangunan pariwisata di wilayah pedalaman memang membutuhkan pendekatan khusus serta penanganan ekstra intensif.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau, Yudha, menegaskan bahwa faktor medan dan keterbatasan infrastruktur dasar menjadi tantangan utama yang harus dihadapi dalam setiap perencanaan pembangunan sarana publik di destinasi pedalaman.
“Membangun sarana fisik di kawasan pedalaman memiliki tantangan ganda yang jauh lebih kompleks dibandingkan di wilayah perkotaan. Kendala utama kita berada pada logistik dan aksesibilitas, di mana jalur menuju pedalaman yang sulit membuat biaya mobilisasi material bangunan membengkak,” ujar Yudha pada Sabtu (1/8/2026).
Selain hambatan logistik dan operasional sarana fisik, perhatian mendasar juga tertuju pada jaminan keselamatan serta keamanan bagi para wisatawan yang mengunjungi kawasan-kawasan terpencil tersebut.
Pihak dinas tidak menyangkal bahwa standar keamanan di sejumlah objek wisata pedalaman belum sepenuhnya mencapai tingkat ideal. Meski demikian, pengawasan dan pembenahan standar keselamatan terus diupayakan secara bertahap dan berkesinambungan.
“Untuk keamanan visit area wisata memang belum 100 persen hingga saat ini. Tapi kita terus upayakan peningkatannya, karena hal ini juga bersifat dinamis menyesuaikan kondisi di lapangan,” tegas Kadisbudpar Berau tersebut.
Evaluasi menyeluruh terhadap pembangunan sarana wisata pedalaman ini menjadi ujian krusial bagi Disbudpar Berau. Sinergi lintas sektor serta peningkatan kapasitas warga lokal menjadi kunci mendesak agar fasilitas yang dibangun dengan biaya besar tidak berakhir menjadi bangunan mangkrak yang menyerap anggaran tanpa memberi dampak ekonomi nyata.
