Samarinda – Memasuki satu tahun kepemimpinan Rudy Masud dan Seno Aji di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), kinerja Pemeprov Kaltim mendapat sorotan dari berbagai kalangan.
Koordinator Pokja 30, Buyung Marajo, menilai, perjalanan satu tahun pemerintahan tersebut masih menyisakan banyak catatan evaluasi.
Ia menyebut, pasangan Rudy Masud–Seno Aji layak mendapatkan “rapor kuning”, terutama dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan pelayanan publik.
“Fokus utama seharusnya tetap pada pelayanan dasar masyarakat. Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur itu yang paling mendesak,” kata Buyung, Rabu (18/2/2026).
Salah satu program yang paling disorot adalah program unggulan Gratispol pendidikan.
Program tersebut dinilai belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan, dan justru memunculkan persoalan baru di lapangan.
Buyung juga mengungkapkan adanya keluhan peserta didik yang haknya tiba-tiba hilang, meski sebelumnya telah dinyatakan lolos sebagai penerima manfaat.
“Jangan sampai program yang digadang-gadang membantu masyarakat justru menimbulkan polemik dan menghilangkan hak peserta didik,” ujarnya.
Selain itu, Buyung juga menyoroti kebijakan anggaran di tengah kondisi efisiensi dan pengurangan transfer keuangan dari pusat ke daerah.
Ia meminta Pemprov Kaltim melakukan pengetatan belanja secara serius dengan memangkas pengeluaran yang tidak berdampak langsung pada masyarakat.
Menurutnya, kebiasaan perjalanan dinas dan rapat-rapat di luar daerah perlu dievaluasi secara menyeluruh.
“Kegiatan cukup dilaksanakan di Samarinda tanpa harus ke luar kota. Itu untuk menekan beban belanja daerah,” kata Buyung.
Ia juga meminta pemerintah daerah, agar menahan diri dari perjalanan ke luar negeri. Serta pemberian fasilitas yang dinilai berlebihan kepada pejabat.
Diakhir ia menegaskan bahwa anggaran daerah, seyogianya difokuskan pada sektor prioritas. Yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“APBD harus benar-benar diarahkan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk belanja birokrasi,” tegasnya.(*)
