Samarinda – Sorotan publik terhadap belanja kendaraan dinas di Kalimantan Timur belum mereda.
Setelah Pemerintah Provinsi Kaltim menuai kritik atas pengadaan mobil gubernur bernilai miliaran rupiah, kini giliran DPRD Kaltim yang disorot usai mengalokasikan anggaran pembelian mobil operasional senilai Rp6,8 miliar.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan pengadaan tersebut telah melalui mekanisme perencanaan dan pembahasan sesuai ketentuan.
Menurut dia, anggaran sarana dan prasarana itu telah dibahas bersama komisi terkait, Badan Anggaran (Banggar), serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Pengadaan itu bukan keputusan sepihak. Semua dibahas bersama dan mengikuti mekanisme yang ada,” kata Hasanuddin di Samarinda, Rabu (25/2/2026).
Ia menyebut seluruh proses mengacu pada Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisis Standar Belanja (ASB), diawasi Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta dilakukan melalui sistem e-katalog.
Politikus Partai Golkar itu juga membantah anggapan bahwa pembelian kendaraan baru dilakukan demi kenyamanan pimpinan dewan.
Ia justru mengklaim kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya efisiensi anggaran.
Menurut Hasanuddin, sebagian besar mobil operasional DPRD saat ini telah berusia antara tujuh hingga sepuluh tahun.
Kondisi tersebut dinilai tidak lagi optimal dan menimbulkan beban biaya perawatan yang tinggi.
“Kalau kita lihat perjalanan Gubernur ke Kubar dan Berau, mobilnya sampai mogok karena sudah tua,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, kendaraan dinas yang telah berusia di atas lima tahun telah melalui proses lelang dan dilaporkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim.
DPRD, kata dia, kini bersiap memasuki tahap pelelangan berikutnya.
“Ini kita mau masuk pelelangan mobil tahap dua,” katanya.
Terkait jumlah unit yang akan dibeli, Hasanuddin mengaku belum mengetahui secara rinci. Namun ia memastikan kendaraan operasional tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi unsur pimpinan DPRD.
“Kendaraan ini untuk operasional lembaga. Ada untuk komisi, badan, sekretariat, dan pimpinan,” ujarnya.
Pengadaan mobil DPRD ini menambah daftar belanja kendaraan dinas bernilai miliaran rupiah di Kaltim yang tengah menjadi perbincangan publik.
Terutama di tengah narasi efisiensi anggaran yang terus digaungkan pemerintah pusat.(*)
