SAMARINDA — Ratusan sopir yang tergabung dalam Forum Gerakan Sopir Samarinda (FGSS) menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Samarinda, Jalan Kesuma Bangsa, Senin (24/8/2026) pagi.
Aksi tersebut sempat memanas setelah massa memblokir badan Jalan Kesuma Bangsa menggunakan sejumlah armada truk. Akibatnya, arus lalu lintas di kawasan tersebut lumpuh dan pengguna jalan harus mencari jalur alternatif.
Para sopir datang membawa sejumlah tuntutan terkait kebijakan yang mereka nilai memberatkan aktivitas angkutan, salah satunya penggunaan kartu Brizzi untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi.
Koordinator Lapangan FGSS, Hendra Buton, mengatakan tuntutan utama massa adalah meminta kepastian dari Pemerintah Kota Samarinda mengenai penghapusan penggunaan kartu Brizzi.
Menurut Hendra, para sopir tidak ingin kebijakan tersebut hanya disampaikan secara lisan. Mereka meminta adanya dokumen resmi yang dapat menjadi dasar bagi sopir ketika beraktivitas di lapangan.
“Teman-teman ini minta kepastian satu tuntutan saja, Brizzi dihapus dan dibikinkan surat pernyataan resmi atau notulen dari Wali Kota. Kalau tidak ada coret-coretan resmi, kami khawatir di lapangan petugas masih tetap meminta Brizzi,” tegas Hendra usai berdialog dengan Wali Kota Samarinda Andi Harun di depan gerbang Balai Kota.
Hendra menilai penerapan Brizzi selama ini justru menyulitkan sopir dalam mendapatkan solar subsidi.
Ia juga mempertanyakan penerapan kebijakan tersebut yang menurutnya tidak seragam antarwilayah.
“Kalau memang aturan ini berlaku, kami ingin penerapannya jelas dan tidak tebang pilih,” ujarnya.
Selain persoalan Brizzi, massa juga mempersoalkan kebijakan normalisasi atau pemotongan bak truk yang dianggap memiliki dimensi berlebih atau over dimension.
Menurut Hendra, FGSS tidak menolak penertiban kendaraan yang melanggar ketentuan. Namun, kebijakan tersebut diminta diterapkan secara menyeluruh sehingga tidak merugikan armada lokal.
“Kalau memang diterapkan di Samarinda, oke kami ikuti. Tapi tolong menyeluruh secara nasional, bersihkan dulu dari pusat. Jangan sampai truk kami dipotong, tapi mobil luar daerah masuk ke sini baknya tetap tinggi,” katanya.
Sopir Klaim Pernah Dimintai Uang
Dalam aksi tersebut, FGSS juga menyinggung dugaan pungutan liar yang disebut dialami sejumlah sopir ketika melintas di wilayah Samarinda.
Hendra mengatakan informasi tersebut berasal dari pengakuan rekan sesama sopir. Ia mengaku tidak mengalami langsung kejadian tersebut sehingga tidak dapat memastikan kebenarannya.
“Saya enggak berani juga karena ini berita dari teman tadi. Teman bilang, saya pernah dimintai uang sebesar Rp50 ribu katanya buat beli rokok,” ujar Hendra.
Menurut cerita yang diterimanya, sopir tersebut bahkan disebut dipaksa memberikan uang agar dapat melanjutkan perjalanan.
“Bahkan itu diminta, dipaksa. Harus minta, kalau enggak, enggak bisa lewat,” katanya.
Meski demikian, Hendra menegaskan dirinya tidak mengetahui secara pasti identitas petugas maupun waktu kejadian tersebut.
“Saya tadi mendengar di satu orasi tadi, teman-teman nyeletuk begitu. Jadi saya kurang paham,” lanjutnya.
Massa Minta Kepastian Tertulis
Setelah melakukan orasi, perwakilan FGSS kemudian berdialog dengan Wali Kota Samarinda Andi Harun.
Bagi massa, hasil pertemuan tersebut menjadi penting karena mereka menginginkan kepastian tertulis terkait tuntutan penggunaan Brizzi.
Hendra mengatakan dokumen resmi diperlukan untuk menghindari perbedaan tafsir antara kebijakan pemerintah dan pelaksanaan di lapangan.
“Yang kami minta sebenarnya sederhana, ada kepastian tertulis. Jangan sampai hari ini disampaikan berbeda, besok di lapangan kami masih diminta Brizzi,” katanya.
Aksi ratusan sopir tersebut menjadi perhatian pengguna jalan karena sejumlah truk yang digunakan massa menutup akses Jalan Kesuma Bangsa.
Setelah melakukan penyampaian aspirasi dan dialog dengan pemerintah kota, massa kemudian menunggu tindak lanjut atas tuntutan yang mereka sampaikan.
