TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal agar mampu mengambil peluang dari berkembangnya kawasan industri di daerah.
Upaya tersebut dilakukan melalui pertemuan bisnis yang mempertemukan pelaku UMKM dengan sejumlah perusahaan besar dan pihak terkait, termasuk Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI), Bank Indonesia (BI), serta PT PKN.
Pertemuan tersebut dibuka dan dihadiri Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Denny Haryanto. Puluhan pelaku UMKM turut dihadirkan untuk melihat langsung potensi dan peluang usaha yang muncul dari perkembangan kawasan industri di Mangkupadi, Kabupaten Bulungan.
Denny mengatakan, kehadiran kawasan industri dan investasi berskala besar harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari besarnya investasi, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat dan pelaku usaha daerah ikut terlibat.
“Kaltara telah menjadi pusat perekonomian Indonesia di bagian utara dengan hadirnya proyek strategis nasional KIPI di Mangkupadi, Bulungan. Di sana ada proses penambangan, hilirisasi, serta korporasi besar seperti PKN,” kata Denny saat sambutan, Selasa (18/8).
Menurutnya, perkembangan investasi dan pembangunan kawasan industri memang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, masyarakat lokal, khususnya pelaku UMKM, harus mendapatkan ruang untuk ikut menikmati perputaran ekonomi tersebut.
Karena itu, Pemprov Kaltara mendorong UMKM untuk meningkatkan kualitas produk, melengkapi legalitas usaha, serta memperkuat kemampuan dalam memenuhi kebutuhan industri.
Denny menilai, pelaku UMKM tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah pesatnya pembangunan kawasan industri. Mereka harus dipersiapkan agar mampu menjadi bagian dari rantai pasok dan kebutuhan industri yang berkembang di Kaltara.
“UMKM harus meningkatkan kualitas produk dan melengkapi legalitas usahanya. Sekarang saatnya UMKM Kaltara berdaya saing dan mampu masuk dalam ekosistem industri yang sedang berkembang,” tegasnya.
Pemprov Kaltara juga memperkenalkan sistem Sinergi Kaltara sebagai salah satu upaya untuk mempertemukan kebutuhan pelaku UMKM dengan peluang yang tersedia di sektor industri.
Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap hubungan antara UMKM dan perusahaan besar tidak berhenti pada pertemuan atau kegiatan seremonial. Sebaliknya, temu bisnis diharapkan menghasilkan kerja sama konkret yang dapat membuka pasar baru bagi produk lokal.
Denny menegaskan, forum temu bisnis harus menjadi ruang untuk membangun komunikasi dan kerja sama yang berkelanjutan antara UMKM, pemerintah, perbankan, dan dunia industri.
“Temu bisnis ini jangan hanya menjadi kegiatan seremonial. Kita ingin forum ini menjadi forum kerja nyata, sehingga UMKM lokal benar-benar bisa masuk dan mengambil peluang dari pertumbuhan industri di Kaltara,” ujarnya.
Ia berharap semakin berkembangnya KIPI, PKN, dan kawasan industri lainnya dapat memberikan efek berganda bagi perekonomian masyarakat.
Tidak hanya meningkatkan investasi dan lapangan kerja, tetapi juga membuka peluang bagi UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan kapasitas usahanya.
Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Kaltara diharapkan tidak hanya ditopang oleh perusahaan besar, tetapi juga oleh UMKM lokal yang tumbuh kuat dan mampu bersaing.
“Investasi besar harus memberikan ruang bagi masyarakat lokal. Kita ingin pertumbuhan ekonomi berjalan bersama, industri berkembang dan UMKM juga ikut naik kelas,” pungkas Denny. (Adv/Lia)
