Berau – Pemerintah Kabupaten Berau terus mendorong percepatan pembangunan di Kecamatan Kelay. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi tentang Percepatan Pembangunan Berkelanjutan di Kecamatan Kelay pada Selasa (14 / 04 / 2026).
Kepala DPMK Berau, Tentram Rahayu, membuka rapat dengan menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Bupati Berau Nomor 8 Tahun 2026 tentang pembentukan tim percepatan pembangunan berkelanjutan di Kecamatan Kelay.
Ia menjelaskan, saat ini kondisi desa di Kecamatan Kelay masih didominasi status berkembang. Dari total 14 kampung, sebanyak 6 desa berstatus maju dan 8 lainnya masih berkembang, serta belum ada desa yang berstatus mandiri.
“Perlu kita ketahui bahwa Kecamatan Kelay yang terdiri dari 14 kampung ini pada saat ini status indeks desanya 6 berstatus maju dan 8 berkembang. Jadi belum ada sama sekali desa yang berstatus mandiri,” ujarnya Selasa (14/04/2026).
Menurutnya, keberadaan tim percepatan ini memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan status desa. Tim tersebut bertugas menyusun dan memberikan masukan dalam kebijakan Bupati, merancang rencana aksi percepatan pembangunan, hingga melakukan pemantauan, evaluasi, dan mediasi apabila terdapat kendala di lapangan.
Selain itu, tim juga akan mengawal proses penganggaran oleh perangkat daerah serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tim ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), pihak swasta, hingga lembaga non-pemerintah (NGO).
Tentram Rahayu menekankan bahwa Kecamatan Kelay memiliki potensi yang sangat besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor untuk menggali dan mengembangkan potensi tersebut, termasuk membuka peluang kemitraan dengan perusahaan, khususnya di sektor kehutanan.
“Potensi Kelay sangat luar biasa, tetapi masih perlu kita gali untuk bagaimana potensi ini bisa dimanfaatkan, sehingga kita memerlukan kolaborasi,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya mencari sumber pendapatan alternatif di tengah keterbatasan anggaran, termasuk melalui peluang kemitraan antara pemerintah kampung dengan perusahaan pemegang izin usaha.
Dalam kegiatan ini, peserta yang terdiri dari kepala kampung, Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), dan ketua adat akan melakukan diskusi serta analisis SWOT untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan permasalahan di masing-masing wilayah. Hasil diskusi tersebut akan menjadi bahan bagi tim percepatan untuk merumuskan rencana aksi yang lebih konkret.
“Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman bersama terkait isu, potensi, peluang strategis, dan persoalan yang ada di Kecamatan Kelay, serta mensinergikan program pembangunan masing-masing pihak,” tambahnya.
Ia juga menyebutkan bahwa hasil dari kegiatan ini nantinya akan disusun menjadi rencana aksi percepatan pembangunan yang selaras dengan kebijakan nasional, termasuk RPJMN.
Sebagai pembina pemerintah kampung, DPMK mengakui tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat kemajuan desa, khususnya di Kecamatan Kelay.
Menutup penyampaiannya, Tentram Rahayu mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan secara maksimal selama dua hari penuh. Ia menilai kegiatan ini menjadi momentum penting di tengah keterbatasan anggaran dan kendala infrastruktur, seperti akses jaringan internet.
“Kami mohon untuk dapat mengikuti ini secara penuh dua hari, karena ini adalah peluang bagi kita untuk berkomitmen bersama dalam mengangkat status indeks desa masing-masing kampung,” pungkasnya.
