TANJUNG SELOR – Persoalan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan menjadi perhatian utama DPRD Kalimantan Utara dalam penyerahan 21 rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025.Rekomendasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan III DPRD Kaltara yang digelar di Tanjung Selor.
Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, mengatakan salah satu fokus utama DPRD adalah kondisi infrastruktur di kawasan perbatasan yang hingga kini dinilai masih tertinggal.
“Masalah perbatasan ini memang kewenangan pusat, bukan provinsi. Tapi kita berharap ada kebijakan gubernur untuk membantu karena ini masih wilayah kita,” ujar Achmad Djufrie, Senin (11/5).
Ia menegaskan, rekomendasi yang diberikan DPRD merupakan hasil masukan masyarakat serta temuan langsung anggota dewan di lapangan. Karena itu, DPRD meminta pemerintah provinsi lebih serius menangani berbagai persoalan yang ada.
“Dari 21 rekomendasi itu kita minta gubernur serius menanganinya. Ini masukan dari masyarakat dan kami lihat langsung memang benar kondisinya,” katanya.
Dalam rekomendasinya, DPRD menilai pembangunan jalan pada APBD 2025 belum menyentuh secara maksimal kawasan perbatasan seperti Apo Kayan, Bahau Hulu, Long Pujungan, dan sejumlah daerah terpencil lainnya. DPRD meminta pemerintah provinsi mengupayakan dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui APBN untuk mempercepat pembangunan akses jalan di wilayah tersebut.
Selain infrastruktur perbatasan, DPRD juga menyoroti berbagai sektor lain seperti kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, pertanian, hingga pelayanan publik.
Di bidang kesehatan, DPRD meminta peningkatan kualitas alat kesehatan di RSUD dr. H. Jusuf SK serta penambahan fasilitas pelayanan rumah sakit. DPRD juga meminta pembangunan Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) ditunda sementara agar anggarannya dapat dialihkan untuk kebutuhan ruang pelayanan rumah sakit yang dinilai lebih mendesak.
Pada sektor pendidikan, DPRD meminta penyelesaian pembangunan sejumlah sekolah, termasuk SMKN 4 Tarakan dan penimbunan lahan SMAN 5 Tarakan. Selain itu, DPRD juga mendorong penambahan anggaran program Beasiswa Kaltara Unggul agar lebih banyak mahasiswa di Kaltara mendapatkan bantuan pendidikan.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, mengatakan pemerintah daerah tetap berupaya menangani pembangunan wilayah perbatasan meski membutuhkan anggaran yang sangat besar.
“Kalau mau menuntaskan masalah perbatasan dengan anggaran triliunan mungkin bisa selesai dalam dua sampai tiga tahun. Tapi semua harus bertahap karena wilayah pesisir juga perlu diperhatikan, jadi harus seimbang,” jelas Ingkong Ala.
Ia berharap dukungan pemerintah pusat dapat membantu percepatan pembangunan di wilayah perbatasan dan daerah terpencil di Kalimantan Utara.
“Kami sangat berharap penanganan pembangunan infrastruktur menjadi tugas bersama baik itu kami (Pemprov) dan juga pemerintah pusat untuk menyelesaikan infrastruktur perbatasan,” tutup Ingkong. (Lia)
