TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan resmi menghentikan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sebelumnya diberlakukan setiap hari Jumat. Mulai pekan ini, seluruh ASN kembali bekerja penuh dari kantor atau Work From Office (WFO).
Kebijakan penghentian WFH tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bupati Bulungan Nomor: 100.3.4.2/146/Org-II tentang Pemberhentian Work From Home (WFH) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan.
Sebelumnya, kebijakan WFH mulai diterapkan sejak awal April 2026 sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 000.9.6.1/4412/SJ mengenai penyesuaian transformasi budaya kerja aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah.
Program tersebut bertujuan mendorong digitalisasi pemerintahan sekaligus mendukung efisiensi anggaran.
Namun, setelah berjalan sekitar empat bulan, Pemkab Bulungan memutuskan untuk mengakhiri kebijakan tersebut berdasarkan hasil evaluasi internal.
Bupati Bulungan, Syarwani, mengatakan keputusan menghentikan WFH bukan karena kebijakan itu gagal, melainkan sebagai bagian dari evaluasi agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
“Kita di Pemkab Bulungan sudah melaksanakan apa yang diinstruksikan pemerintah pusat. Bahkan ada juga daerah yang tidak menerapkannya. Namun setelah dilakukan evaluasi, kita melihat perlu ada penyesuaian,” kata Syarwani saat ditemui di sela kegiatan di salah satu hotel di Jalan Katamso, Tanjung Selor, Rabu (22/7).
Menurutnya, hasil evaluasi menunjukkan bahwa kehadiran ASN secara langsung di kantor dinilai lebih efektif dalam mendukung pelayanan publik.
“Ini bukan karena ada persoalan tertentu, tetapi berdasarkan hasil kajian untuk meningkatkan efektivitas pelayanan. Mulai Jumat nanti aktivitas ASN kembali seperti biasa di kantor, sekaligus kita dorong pelaksanaan instruksi Presiden terkait program Jumat Asri,” ujarnya.
Syarwani mengakui selama kebijakan WFH diterapkan memang terdapat manfaat, terutama dalam penghematan biaya operasional seperti penggunaan listrik dan air di lingkungan perkantoran.
Meski demikian, ia menilai efisiensi tersebut belum sepenuhnya optimal karena sejumlah biaya tetap harus dikeluarkan.
“Yang paling terasa memang penghematan pembayaran listrik dan air. Tetapi untuk layanan seperti jaringan internet tetap harus dibayar, dipakai ataupun tidak. Karena itu, kita memilih memaksimalkan kehadiran ASN agar pelayanan kepada masyarakat lebih optimal,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa penghentian WFH merupakan langkah untuk memperkuat pelayanan publik sekaligus meningkatkan disiplin dan koordinasi antarpegawai.
“Insya Allah mulai besok kita kembali bekerja seperti biasa, tidak lagi Work From Home. Harapannya pelayanan kepada masyarakat Bulungan bisa semakin maksimal,” tegasnya. (Lia)
