IT-NEWS.ID- Krisis moneter 1998 yang mengguncang Indonesia ternyata sempat membuat Presiden Amerika Serikat saat itu, Bill Clinton turun tangan langsung. Ia bahkan menelepon Presiden RI kedua, Soeharto, karena khawatir kondisi ekonomi Indonesia semakin memburuk akibat anjloknya nilai tukar rupiah.
Percakapan kedua pemimpin negara itu terjadi pada Februari 1998 di tengah situasi ekonomi Indonesia yang berada di titik kritis. Isi pembicaraan tersebut baru diketahui publik setelah arsip rahasia kepresidenan Amerika Serikat dibuka pada 2018.
Saat itu, nilai tukar rupiah jatuh drastis dari kisaran Rp2.000 menjadi sekitar Rp10.000 hingga Rp12.000 per dolar AS. Kondisi tersebut membuat sektor perbankan nasional terguncang, harga kebutuhan pokok melonjak, dan gelombang PHK mulai terjadi di berbagai daerah.
Dalam sambungan telepon tersebut, Clinton mengaku terus mengikuti perkembangan ekonomi Indonesia. Ia menyampaikan kekhawatiran karena kondisi keuangan Indonesia dinilai semakin tidak stabil.
“Sejak kita berbicara beberapa minggu lalu, saya mengikuti perkembangan di Indonesia dengan saksama. Saya khawatir terhadap situasi keuangan di sana,” ujar Clinton dalam dokumen percakapan yang kemudian dipublikasikan.
Krisis ekonomi Asia sendiri bermula dari jatuhnya mata uang Bath Thailand pada pertengahan 1997. Gejolak tersebut kemudian menyebar ke berbagai negara Asia, termasuk Indonesia yang saat itu sangat bergantung pada utang luar negeri dan sektor perbankan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian Clinton adalah rencana pemerintah Indonesia menerapkan sistem currency board, yakni kebijakan mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada level tertentu.
Menurut Clinton, langkah tersebut berisiko memicu kepanikan pasar dan menguras cadangan devisa Indonesia. Ia bahkan mengaku telah membahas persoalan itu bersama International Monetary Fund dan negara-negara G-7.
“Hal ini dapat memicu kepanikan yang akan sangat menguras cadangan devisa Indonesia dan mempersulit upaya IMF serta komunitas internasional memberikan dukungan,” kata Clinton.
Saat itu Indonesia memang tengah menjalani program bantuan IMF. Pemerintah menandatangani paket bantuan pertama pada Oktober 1997, lalu kembali menerima paket penyelamatan senilai US$43 miliar pada Januari 1998.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Soeharto menjelaskan pemerintah Indonesia sebenarnya telah menjalankan berbagai tuntutan IMF, mulai dari reformasi perbankan, revisi anggaran negara, hingga liberalisasi perdagangan.
Namun berbagai kebijakan itu belum mampu menghentikan keterpurukan ekonomi nasional. Banyak perusahaan berhenti beroperasi dan angka pengangguran meningkat tajam.
“Banyak perusahaan berhenti operasi menyebabkan PHK, pengangguran dan kerusuhan. Pemerintah juga telah menggunakan US$10 miliar dari cadangan devisa untuk menopang rupiah,” ujar Soeharto.
Karena kondisi yang terus memburuk, pemerintah sempat mempertimbangkan penerapan currency board sebagai jalan keluar untuk menyelamatkan rupiah. Namun rencana tersebut akhirnya dibatalkan setelah mendapat banyak penolakan.
Krisis ekonomi yang awalnya dipicu jatuhnya rupiah kemudian berkembang menjadi krisis politik nasional. Gelombang demonstrasi mahasiswa dan tekanan publik terus membesar hingga akhirnya Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 setelah memimpin Indonesia selama 32 tahun.
Belakangan, kebijakan IMF dalam menangani krisis Indonesia juga menuai kritik dari sejumlah ekonom. Mereka menilai kebijakan fiskal dan moneter ketat yang diterapkan saat itu justru memperparah kontraksi ekonomi nasional.
