JAKARTA — Polemik pengadaan barang dan jasa dalam Program Sekolah Rakyat mulai memasuki perhatian serius Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah itu menjadwalkan pertemuan khusus dengan Kementerian Sosial guna membahas berbagai isu yang berkembang terkait transparansi program prioritas pemerintah tersebut.
Audiensi antara KPK dan Kementerian Sosial dijadwalkan berlangsung Jumat (8/5/2026). Pertemuan ini digelar di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap proses pengadaan dalam program Sekolah Rakyat yang berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan agenda tersebut. Menurutnya, pertemuan dilakukan untuk mendalami berbagai informasi terkait mekanisme pengadaan yang belakangan menjadi perhatian publik.
“Untuk audiensi bersama Kementerian Sosial dijadwalkan besok Jumat,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, Kamis (7/5/2026).
KPK menilai keterbukaan informasi menjadi hal penting untuk memastikan seluruh proses pengadaan berjalan sesuai aturan dan prinsip akuntabilitas. Selain itu, lembaga tersebut juga mendorong adanya transparansi data agar pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara dapat dilakukan secara maksimal.
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang difokuskan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Di sisi lain, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pihaknya terbuka terhadap proses pemeriksaan maupun audit yang dilakukan KPK.
Ia menyebut, Kementerian Sosial justru menyambut baik langkah pengawasan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan kementerian.
“Tentu kami terbuka. Jika ada waktu besok kami akan bertemu dengan pimpinan KPK untuk melaporkan seluruh proses-proses yang telah kita lewati,” katanya di Jakarta.
Menurut Gus Ipul, keterbukaan terhadap audit merupakan bentuk komitmen kementerian dalam mencegah potensi penyimpangan anggaran, khususnya menjelang pelaksanaan pengadaan tahun anggaran berikutnya.
“Kami amat sangat terbuka untuk diaudit dan diperiksa sebagai bagian dari upaya agar tidak ada penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial,” ujarnya.
Belakangan, program Sekolah Rakyat juga ramai diperbincangkan setelah muncul dugaan mark up harga perlengkapan siswa, termasuk sepatu sekolah. Menanggapi isu tersebut, Gus Ipul membantah keras adanya praktik penggelembungan harga.
“Itu fitnah, hoaks,” tegasnya saat konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Selasa (5/5/2026).
Ia memastikan informasi yang beredar tidak sesuai fakta dan meminta publik tidak langsung mempercayai isu yang belum terverifikasi.
Pertemuan antara KPK dan Kementerian Sosial diperkirakan akan menjadi perhatian publik, mengingat program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program strategis pemerintah yang menggunakan anggaran besar dan menyasar masyarakat luas.
