SAMARINDA — Gelombang penolakan terhadap sejumlah kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali memanas. Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur (APMK) menggelar aksi demonstrasi jilid II di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Kaltim dan Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (21/5/2026).
Dalam aksi tersebut, massa mendesak Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud untuk mundur dari jabatannya. Jika tidak, mereka meminta Ketua DPD Golkar Kaltim itu segera menginstruksikan Fraksi Golkar di DPRD Kaltim agar menyetujui penggunaan hak angket terhadap pemerintah provinsi.
Koordinator APMK, Erly Sopiansyah, menilai sejumlah kebijakan pemerintah daerah belakangan ini telah memicu keresahan publik. Ia menyinggung polemik pembahasan anggaran mobil dinas, renovasi rumah jabatan gubernur, hingga kebijakan lain yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
“Kalau tidak mau mundur, maka kami minta Pak Rudy sebagai Ketua Golkar Kaltim menginstruksikan partainya agar menyetujui hak angket digulirkan,” tegas Erly dalam orasinya.
Menurutnya, masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap kepemimpinan Rudy Mas’ud. Ia bahkan menilai anggaran daerah lebih banyak digunakan untuk kepentingan elite dibanding kebutuhan masyarakat luas.
“Kami sudah tidak percaya lagi. Baru satu tahun lebih, masyarakat sudah dibuat resah. Jangan sampai kondisi ini berlangsung sampai lima tahun,” ujarnya.
Aksi yang dimulai sejak pukul 13.00 Wita itu diikuti massa dari berbagai daerah di Kalimantan Timur. Demonstran juga membawa spanduk dan poster berisi tuntutan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah provinsi.
Tak berhenti di Samarinda, APMK memastikan gerakan mereka akan berlanjut ke tingkat nasional. Massa berencana membawa laporan dan sejumlah dokumen dugaan penyalahgunaan kewenangan ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung di Jakarta.
“Kita akan siapkan aksi di KPK dan Kejagung secepatnya. Semua data dan temuan yang kami miliki akan kami sampaikan langsung,” kata Erly.
Ia mengklaim pihaknya telah mengantongi sejumlah dokumen dan data yang disebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran dalam pengelolaan kebijakan daerah. Namun, ia belum bersedia membeberkan secara rinci isi dokumen tersebut kepada publik.
“Nanti semuanya akan dibuka. Data yang kami punya cukup sensitif,” pungkasnya.
Hingga aksi berakhir, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait tuntutan massa tersebut.
