BERAU — Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Berau, Mikael Sengiang, mengatakan peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia semestinya tidak berhenti pada seremoni. Menurut dia, kemerdekaan harus diukur dari sejauh mana negara mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan hingga masyarakat di pedalaman dan perbatasan.
“Pertanyaan penting yang harus kita ajukan bukan sekadar sudah berapa lama Indonesia merdeka, tetapi sejauh mana kemerdekaan itu telah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia,” kata Mikael dalam refleksinya menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia, 17 Agustus 2026.
Mikael mengatakan perjalanan lebih dari delapan dekade Indonesia dibangun melalui perjuangan panjang dan pengorbanan para pendahulu bangsa. Karena itu, menurut dia, kemerdekaan bukan sekadar peristiwa sejarah, melainkan tanggung jawab yang harus terus dijaga oleh setiap generasi.
Ia menyinggung perjalanan politik Indonesia yang melewati masa Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi. Setiap periode, kata dia, mempunyai capaian sekaligus kekurangan yang dapat menjadi pelajaran.
Menurut Mikael, masyarakat tidak semestinya terjebak dalam romantisme terhadap satu periode pemerintahan dan menganggap periode lainnya sepenuhnya keliru.
“Sistem pemerintahan boleh berubah, pemimpin boleh berganti, partai politik boleh datang dan pergi. Tetapi Indonesia harus tetap menjadi rumah bersama,” ujarnya.
Persatuan Harus Dibangun dengan Keadilan
Mikael juga menyoroti persoalan persatuan dan munculnya suara-suara di sejumlah daerah yang mempertanyakan hubungan mereka dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menurut dia, persoalan semacam itu tidak cukup dijawab melalui slogan maupun pendekatan represif. Pemerintah justru harus melihat akar persoalan yang membuat sebagian masyarakat merasa belum memperoleh keadilan.
“Kita harus berani bertanya mengapa sebagian masyarakat sampai merasa tidak mendapatkan keadilan dari negaranya sendiri,” katanya.
Ia mengatakan pengalaman sejarah Timor Timur, yang kini menjadi Timor-Leste, patut menjadi pelajaran bagi Indonesia dalam menjaga keutuhan negara.
Menurut Mikael, ketimpangan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam yang tidak memberikan manfaat sepadan bagi masyarakat setempat, hingga aspirasi warga yang tidak didengar dapat menimbulkan kekecewaan terhadap negara.
Karena itu, kata dia, mempertahankan NKRI tidak cukup hanya dengan mengucapkan slogan “NKRI harga mati.”
“Kalimat itu harus dibuktikan dengan menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan,” ujar Mikael.
Menurut dia, persatuan yang tumbuh dari rasa keadilan akan jauh lebih kuat dibandingkan persatuan yang hanya dipertahankan melalui slogan.
Nasionalisme Bukan Membenci Perbedaan
Mikael turut mengingatkan pentingnya menanamkan nasionalisme yang tidak berubah menjadi fanatisme sempit.
Indonesia, kata dia, lahir dari keberagaman ribuan pulau, suku, bahasa, kebudayaan, dan keyakinan. Perbedaan tersebut seharusnya menjadi kekuatan, bukan alasan untuk saling mempertentangkan masyarakat.
Ia meminta masyarakat menjauhi rasisme, politik identitas, serta sentimen kesukuan dan keagamaan yang berpotensi memecah persatuan.
“Nasionalisme Indonesia tidak boleh berubah menjadi chauvinisme. Cinta kepada tanah air tidak boleh berarti membenci orang lain,” katanya.
Menurut Mikael, nasionalisme harus berangkat dari penghormatan terhadap martabat manusia dan kesetaraan setiap warga negara.
Indonesia yang kuat, kata dia, bukanlah Indonesia yang memaksa seluruh masyarakat menjadi seragam, melainkan negara yang mampu menjaga kehidupan bersama di tengah keberagaman.
Kemerdekaan Harus Sampai ke Pedalaman
Dalam refleksinya, Mikael memberi perhatian khusus terhadap ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah.
Menurut dia, setelah 81 tahun merdeka, masih terdapat masyarakat yang membutuhkan akses lebih baik terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, jalan, listrik, internet, serta kesempatan ekonomi.
Kondisi tersebut terutama masih dirasakan masyarakat di wilayah pedalaman dan perbatasan.
“Jangan sampai pembangunan hanya terlihat megah di pusat kota, sementara masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan masih bertanya kapan mereka benar-benar merasakan kemerdekaan,” ujarnya.
Bagi masyarakat pedalaman, kata Mikael, ukuran kemerdekaan tidak selalu berupa pembangunan gedung besar atau infrastruktur monumental.
Kemerdekaan dapat hadir melalui jalan yang dapat dilewati dengan layak, sekolah berkualitas, fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau, harga hasil pertanian yang menguntungkan petani, tersedianya lapangan kerja, hingga listrik yang menyala secara merata.
“Itulah bentuk kemerdekaan yang nyata,” katanya.
Kritik Bukan Berarti Anti-Indonesia
Mikael juga mengatakan kritik terhadap pemerintah tidak seharusnya serta-merta dipandang sebagai sikap anti-Indonesia.
Menurut dia, masyarakat yang mengkritik kebijakan pemerintah ataupun memperjuangkan hak warga tetap merupakan bagian dari kehidupan demokrasi.
“Mengkritik pemerintah bukan berarti anti-Indonesia. Memperjuangkan hak masyarakat bukan berarti ingin memecah bangsa. Mempertanyakan kebijakan negara bukan berarti membenci negara,” ujarnya.
Ia mengatakan kecintaan terhadap Indonesia justru dapat diwujudkan melalui keberanian mengingatkan pemerintah ketika terdapat kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat.
Namun Mikael mengingatkan agar perbedaan pandangan politik tidak menghilangkan persaudaraan sebagai sesama warga negara.
Menurut dia, masyarakat boleh berbeda pilihan politik maupun pendapat, tetapi kepentingan bangsa harus tetap ditempatkan di atas pertentangan kelompok.
Ajak Perkuat Solidaritas Rakyat
Memasuki usia kemerdekaan ke-81, Mikael mengajak masyarakat memperkuat solidaritas sosial.
Indonesia, kata dia, membutuhkan semakin banyak orang yang bersedia menjadi penghubung antarkelompok, bukan menciptakan tembok pemisah berdasarkan suku, agama, ras, ataupun pilihan politik.
“Kita membutuhkan konsolidasi rakyat, gerakan untuk saling membantu, saling menguatkan, dan saling menjaga tanpa melihat suku, agama, ras maupun latar belakang politik,” katanya.
Menurut Mikael, kekuatan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh kuatnya pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat yang memiliki solidaritas dan memperoleh perlakuan yang adil.
“Indonesia akan menjadi besar apabila rakyatnya kuat, masyarakatnya bersatu, dan keadilannya dirasakan bersama,” ujarnya.
Merdeka untuk Semua
Mikael mengatakan peringatan kemerdekaan semestinya menjadi momentum evaluasi terhadap perjalanan pembangunan Indonesia.
Menurut dia, pemerintah dan masyarakat perlu kembali mempertanyakan apakah kemerdekaan telah benar-benar dirasakan seluruh warga negara, termasuk masyarakat perbatasan dan pedalaman.
Hal serupa, kata dia, berlaku dalam pengelolaan kekayaan alam. Daerah yang mempunyai sumber daya alam melimpah seharusnya turut merasakan manfaat ekonomi yang sepadan.
“Apakah kekayaan alam sudah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitarnya? Dan yang paling penting, apakah negara sudah hadir secara adil bagi seluruh rakyatnya?” kata Mikael.
Jika jawabannya belum, ia mengatakan perjuangan bangsa belum selesai.
Menurut Mikael, kemerdekaan bukan akhir perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab untuk menjaga persatuan, melawan ketidakadilan, menghapus diskriminasi, serta mempercepat pembangunan wilayah tertinggal dan perbatasan.
Ia berharap tidak ada warga Indonesia yang merasa menjadi orang asing di tanah airnya sendiri.
“Mari kita pertahankan NKRI bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan keadilan dan kesejahteraan. Mari kita cintai Indonesia bukan dengan membungkam kritik, tetapi dengan berani memperbaiki kekurangannya,” katanya.
Mikael berharap generasi berikutnya dapat mewarisi Indonesia yang tidak hanya merdeka secara politik, tetapi juga terbebas dari kemiskinan, ketimpangan, diskriminasi, dan ketidakadilan.
“Indonesia adalah rumah kita bersama. Berbeda-beda, tetapi tetap satu. Merdeka untuk semua, adil untuk seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. NKRI harga mati. Merdeka,” ujarnya.
