KALBAR (IT-NEWS.ID)— Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan mengerahkan 5.000 aparatur sipil negara (ASN) ke sejumlah wilayah yang menghadapi ancaman kebakaran.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan pengerahan personel tersebut dilakukan untuk memperkuat operasi pemadaman sekaligus mengantisipasi perubahan titik panas yang berlangsung dinamis.
Raja menyampaikan hal itu saat meninjau penanganan karhutla di Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Senin (24/8/2026).
Menurutnya, kondisi karhutla membutuhkan kekuatan personel yang memadai di lapangan. Pemerintah tidak hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah membesar, tetapi juga memperkuat pengawasan untuk mencegah kebakaran meluas.
Dari total 5.000 ASN yang akan diperbantukan melalui mekanisme bawah kendali operasi (BKO), sebanyak 2.200 personel akan ditempatkan di tiga provinsi di Kalimantan.
Khusus Kalimantan Barat, Kemenhut menyiapkan sekitar 700 ASN yang berasal dari wilayah yang relatif tidak terdampak karhutla.
Tambahan personel tersebut akan membantu petugas yang selama ini melakukan pemadaman dan pengendalian kebakaran di lapangan.
Raja mengatakan pengerahan ASN merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam merespons kondisi karhutla yang dapat berubah sewaktu-waktu.
“Hotspot ini dinamis. Karena itu, kita harus selalu siap dengan kekuatan yang cukup untuk menghadapi perubahan kondisi di lapangan,” kata Raja.
Selain mengerahkan ASN, Kemenhut juga menugaskan pejabat eselon I untuk berkantor langsung di enam provinsi yang menghadapi ancaman karhutla.
Enam wilayah tersebut yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi.
Penempatan pejabat tersebut ditujukan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, serta unsur lainnya yang terlibat dalam penanganan karhutla.
Raja menyebut perkembangan karhutla di Kalimantan Barat menunjukkan penurunan. Berdasarkan data pada malam sebelumnya, jumlah hotspot di wilayah tersebut tersisa 28 titik.
Meski demikian, pemerintah tidak ingin lengah. Penurunan titik panas tersebut tetap harus diikuti dengan pemantauan karena kondisi cuaca dan arah penyebaran api dapat berubah dengan cepat.
Ia mengapresiasi kerja sama TNI, Polri, Manggala Agni Kemenhut serta berbagai pihak yang terus melakukan pemadaman melalui operasi darat maupun udara.
Raja menegaskan pemerintah akan terus memperbarui data titik panas dan menyesuaikan pengerahan personel berdasarkan kondisi masing-masing wilayah.
Kehadirannya di Kalimantan Barat juga menjadi bagian dari upaya memastikan instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan karhutla berjalan di lapangan.
Dengan tambahan personel dan penguatan koordinasi, Kemenhut berharap pemadaman dapat dilakukan lebih cepat sekaligus mencegah api meluas ke wilayah lain.
“Yang paling penting adalah memastikan seluruh instruksi Presiden berjalan dengan baik dan kekuatan di lapangan cukup untuk menangani karhutla,” ujar Raja.
