BERAU, IT-NEWS.ID – Kegagalan 17 atlet sepak takraw Berau tampil pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Kalimantan Timur (Kaltim) 2026 turut memunculkan isu dugaan uang atlet dibawa kabur oleh oknum tertentu yang beredar di media sosial.
Menanggapi informasi tersebut, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Berau, Taupan Majid, memberikan klarifikasi. Ia membantah adanya uang atlet yang dibawa kabur dan menegaskan, tidak tampilnya belasan atlet tersebut bukan disebabkan persoalan dana, melainkan terkendala persyaratan keabsahan atlet.
Taupan menjelaskan, 17 atlet tersebut merupakan atlet dari luar daerah yang sebelumnya direncanakan untuk memperkuat kontingen Berau melalui proses perpindahan status atlet. Namun, pengajuan perpindahan tersebut tidak dapat disetujui karena mereka belum memenuhi ketentuan domisili.
Menurutnya, terdapat persyaratan masa tinggal selama satu tahun penuh bagi atlet yang ingin berstatus sebagai atlet lokal Berau. Sementara itu, 17 atlet sepak takraw tersebut belum memenuhi ketentuan waktu yang ditetapkan.
“Setelah verifikasi melalui tim keabsahan atlet KONI Provinsi, pengajuan mereka ditolak sistem karena tidak memenuhi syarat yang telah disepakati,” ujar Taupan kepada IT-News, Senin (9/11/2026).
Terkait isu dugaan uang atlet dibawa kabur yang beredar di media sosial, Taupan memastikan kabar tersebut tidak benar. Ia menyebut hingga saat ini pihak cabang olahraga (cabor) di Berau belum menerima pencairan dana dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Berau maupun pihak lainnya.
“Jadi, soal uang atlet dibawa kabur itu tidak benar, karena kami, cabor-cabor yang ada, belum menerima uang,” ungkapnya.
Ia kembali menegaskan, persoalan yang dialami 17 atlet sepak takraw tersebut berkaitan dengan hasil verifikasi administrasi dan persyaratan keabsahan. Dengan demikian, kegagalan mereka mengikuti Porprov bukan karena adanya persoalan pengelolaan uang atlet sebagaimana isu yang beredar.
Taupan menambahkan, proses verifikasi merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan Porprov untuk memastikan setiap atlet yang bertanding memenuhi ketentuan yang berlaku. Status keabsahan tersebut harus dipastikan sebelum atlet dapat memperkuat daerah yang diwakilinya.
Ia pun mengimbau masyarakat agar tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa memastikan kebenarannya kepada pihak terkait. Menurutnya, klarifikasi diperlukan agar informasi yang belum terverifikasi tidak berkembang menjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat.
