BERAU, IT-NEWS.ID – Operasional RSUD Tanjung Redeb atau RSUD Raja Alam hingga kini belum memiliki kepastian. Di tengah kondisi tersebut, muncul wacana pengelolaannya akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).
Sebelumnya, dikutip dari Instagram Arusbawah, Anggota DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menegaskan komitmennya untuk terus menyuarakan alokasi anggaran rumah sakit tersebut dalam setiap pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kaltim.
Menanggapi hal itu, Pembina Forda Berau, Indra Teguh, mempertanyakan munculnya wacana penyerahan pengelolaan rumah sakit kepada pemerintah provinsi. Pasalnya, pembangunan RSUD Tanjung Redeb menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau dan merupakan salah satu program unggulan Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas.
Ditambah lagi pembangunan rumah sakit tersebut merupakan 18 program unggulan Bupati Berau.
“Rasa ya kemarin Ibu ini partai koalisi Ibu Bupati. Rumah sakit itu salah satu dari 18 program Bupati,” ujarnya, Jumat (13/11/2026).
Ia kemudian mempertanyakan alasan rumah sakit yang dibangun menggunakan anggaran daerah justru diwacanakan untuk dihibahkan kepada pemerintah provinsi.
“Yang dibangun dari APBD Berau malah pengennya dihibahkan ke provinsi, ada apa ini? Apa salah menurut Ibu program Bupati ini?” lanjutnya.
Menurut Indra, munculnya wacana penyerahan pengelolaan tersebut perlu disertai penjelasan kepada masyarakat. Terlebih, pembangunan rumah sakit itu telah menggunakan anggaran daerah dan menjadi salah satu program prioritas pemerintah Kabupaten Berau.
Ia kembali mempertanyakan alasan di balik wacana tersebut, mengingat rumah sakit itu sebelumnya menjadi salah satu program yang diunggulkan pemerintah daerah.
“Sudah lama jadi belum pernah dibuka (RSUD), Kenapa sekarang langsung dihibahkan? Apakah Masalah dari peralatannya, karna kita lihat banyak konflik masalahnya disitu,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Berau, Lamlay Sari, yang ditunjuk Bupati Berau Sri Juniarsih Mas sebagai Direktur Utama Sementara RSUD Tanjung Redeb, belum berhasil dikonfirmasi terkait wacana tersebut.
Hingga berita ini ditulis, tim IT-NEWS.ID masih berupaya menghubungi dan menemui Lamlay Sari di Kantor Dinas Kesehatan Berau. Namun, yang bersangkutan belum berhasil ditemui sehingga belum ada penjelasan resmi mengenai kepastian operasional maupun alasan munculnya wacana pengelolaan RSUD Tanjung Redeb oleh Pemprov Kaltim.
