BERAU, ITNews.id – Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Berau 2027 belum menemukan titik temu. Rapat yang berlangsung selama lebih dari 10 jam, Minggu (22/11/2026), berakhir tanpa keputusan setelah usulan kenaikan upah dari serikat buruh dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sama-sama memperoleh suara seimbang dalam proses voting.

Rapat yang dimulai pukul 10.00 WITA dan berakhir sekitar pukul 20.30 WITA itu dihadiri Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Badan Pusat Statistik (BPS), Apindo, serta sejumlah serikat buruh.

Perbedaan usulan kenaikan upah menjadi pangkal alotnya pembahasan. Serikat buruh bertahan pada usulan kenaikan 1 persen, sementara Apindo mengajukan kenaikan sebesar 0,5 persen.

Kedua pihak belum bersedia mengubah angka yang mereka ajukan. Proses pengambilan keputusan melalui voting pun tidak menghasilkan pemenang.

Wakil DPC F-Hukatan KSBSI, Mikael Sengiang, menjelaskan bahwa serikat buruh tetap memperjuangkan kenaikan upah sebesar 1 persen. Sementara itu, Apindo bertahan pada usulan 0,5 persen.

“Serikat buruh bertahan di 1 persen, sedangkan Apindo di 0,5 persen. Hasil voting seri, sehingga penentuan UMK dan UMSK 2027 ditunda sampai besok,” jelas Mikael.

Kedua pihak akhirnya menyepakati untuk kembali melakukan voting pada Senin (23/11/2026), pukul 09.00 WITA. Agenda tersebut menjadi penentu apakah kenaikan upah akan mengikuti usulan serikat buruh atau Apindo.

Selisih Usulan Kenaikan Upah

Dalam pembahasan menggunakan indeks tertentu dengan koefisien alfa, muncul dua usulan kenaikan upah yang menjadi dasar perdebatan.

Usulan kenaikan 0,5 persen menghasilkan nominal kenaikan sebesar Rp229.227,82. Sementara itu, usulan kenaikan 1 persen menghasilkan nominal kenaikan sebesar Rp283.680,41.

Perbedaan tersebut menjadi salah satu persoalan yang belum terselesaikan dalam rapat. Di tengah tarik-menarik kepentingan antara pekerja dan pengusaha, keputusan akhir masih harus menunggu hasil voting lanjutan.

UMK Berau 2026 sendiri telah ditetapkan sebesar Rp4.391.337,55 per bulan. Angka tersebut merupakan yang tertinggi di Kalimantan Timur.

Dengan demikian, keputusan penetapan UMK 2027 tidak sekadar menyangkut besaran kenaikan upah, tetapi juga menyangkut kepastian penghasilan pekerja di Kabupaten Berau.

Buruh Soroti Persiapan Rapat

Selain memperjuangkan kenaikan upah, serikat buruh juga menyoroti pelaksanaan rapat yang dinilai perlu dipersiapkan lebih matang.

Mikael berharap pembahasan UMK dan UMSK pada tahun-tahun mendatang tidak lagi berlangsung dengan persiapan yang minim. Menurutnya, Disnakertrans perlu menyiapkan agenda tersebut secara lebih terencana, termasuk dukungan pendanaan dan pemilihan tempat rapat.

Ia menilai kantor Disnakertrans dapat menjadi lokasi yang lebih netral untuk mempertemukan kepentingan pekerja dan pengusaha.

“Ke depan, agenda ini harus dipersiapkan lebih matang. Tempat rapat sebaiknya di kantor Disnakertrans, dengan dukungan pendanaan yang jelas. Jangan sampai pelaksanaannya justru dilakukan di luar tempat yang semestinya,” ujarnya.

Mikael menegaskan, pembahasan UMK dan UMSK menyangkut kepentingan ribuan buruh. Karena itu, proses penetapannya tidak boleh dipandang sebagai agenda rutin semata.

Ia juga menyoroti pentingnya kehadiran unsur Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) serta kalangan akademisi dalam pembahasan tersebut.

Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar keputusan yang dihasilkan tidak hanya mempertimbangkan kepentingan pengusaha dan pekerja, tetapi juga didukung data serta kajian yang memadai.

Menunggu Keputusan Besok

Penundaan penetapan UMK dan UMSK Berau 2027 membuat hasil akhir masih menggantung. Serikat buruh tetap memperjuangkan kenaikan 1 persen, sedangkan Apindo menginginkan kenaikan 0,5 persen.

Voting lanjutan yang dijadwalkan Senin pagi menjadi kesempatan terakhir bagi kedua pihak untuk menentukan angka yang akan diajukan dalam proses penetapan upah.

Di balik perbedaan angka tersebut, terdapat kepentingan ribuan pekerja yang menunggu kepastian penghasilan tahun depan.

Bagi buruh, kenaikan upah bukan sekadar angka dalam keputusan pemerintah. Besaran yang ditetapkan akan menjadi salah satu penentu kemampuan mereka memenuhi kebutuhan hidup di tengah berbagai tekanan ekonomi.

Sementara bagi pengusaha, penetapan upah juga berkaitan dengan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban ketenagakerjaan.

Karena itu, keputusan yang akan diambil besok diharapkan tidak hanya mengakhiri kebuntuan rapat, tetapi juga menghasilkan penetapan upah yang memiliki dasar perhitungan jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kini, keputusan berada di tangan forum penetapan upah. Buruh Berau menunggu apakah perjuangan kenaikan 1 persen akan mendapat dukungan atau kembali berhadapan dengan usulan 0,5 persen dari Apindo.