BERAU, IT-NEWS.ID – Pemadaman listrik yang berulang kali terjadi di Kabupaten Berau mulai mengganggu berbagai aktivitas masyarakat. Dalam tiga hari terakhir, gangguan pasokan hingga pemadaman bergilir membuat warga harus menyesuaikan kegiatan sehari-hari, sementara pelaku usaha menghadapi kendala dalam menjalankan operasional.
Bagi rumah tangga, listrik yang terputus menghambat pekerjaan rumah, penggunaan peralatan elektronik, hingga kebutuhan air bersih yang bergantung pada pompa listrik. Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha yang mengandalkan listrik untuk menjalankan operasional.
Salah seorang warga mengeluhkan pemadaman yang terjadi berulang kali karena turut menghambat aktivitas sehari-hari. “Kalau listrik mati berulang kali seperti ini, aktivitas kami jadi terganggu. Bukan hanya pekerjaan rumah, usaha juga ikut terdampak. Kami berharap PLN segera mencari solusi supaya pemadaman tidak terus terjadi,” keluhnya.
Tak hanya mengganggu aktivitas, warga juga mengkhawatirkan potensi kerusakan peralatan elektronik akibat gangguan listrik yang berulang. Televisi, kulkas, hingga perangkat elektronik lainnya menjadi perhatian karena kerusakan dapat menimbulkan biaya tambahan bagi pelanggan.
“Kalau sampai televisi, kulkas, atau peralatan elektronik di rumah rusak akibat listrik yang sering padam dan menyala kembali, siapa yang mau bertanggung jawab? Masyarakat tentu dirugikan, apalagi kalau harus mengeluarkan biaya lagi untuk memperbaiki atau membeli peralatan baru,” keluhnya.
Keluhan tersebut menjadi salah satu hal yang dibawa dalam audiensi antara PBBB-KASBI dan PT PLN UP3 Berau, Rabu (11/11/2026). Dalam pertemuan itu, sejumlah persoalan dibahas, mulai dari kondisi pasokan listrik, mekanisme kompensasi, hingga pemeliharaan jaringan transmisi.
Manager PLN UP3 Berau, Erwinton Naibaho, menjelaskan bahwa salah satu kondisi yang berkaitan dengan gangguan pasokan listrik di Berau adalah sistem interkoneksi Mahakam-Barito yang masih mengalami defisit. Sistem tersebut melayani sejumlah wilayah di Kalimantan, meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, hingga Kalimantan Utara.
“Ini jadi hal utama yang perlu kita ketahui dari pemadaman,” ujarnya.
Erwinton juga menyampaikan bahwa frekuensi pemadaman di Berau dinilainya masih lebih jarang dibandingkan sejumlah kota besar lainnya. Ia mencontohkan Samarinda sebagai salah satu daerah yang juga mengalami gangguan pasokan listrik.
“Bisa saya bilang, di Berau ini paling jarang mati listrik. Tidak seperti kota-kota besar yang lain, mungkin seperti Samarinda dan lain-lain,” katanya.
Selain kondisi pasokan listrik, PBBB-KASBI turut mempertanyakan mekanisme kompensasi Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) bagi pelanggan yang terdampak pemadaman. Menanggapi hal tersebut, PLN menjelaskan bahwa pelanggan tidak perlu mengajukan permohonan secara mandiri.
Perhitungan kompensasi dilakukan berdasarkan data pelanggan yang terdampak gangguan, mengacu pada catatan pemadaman dari PLN UID Kaltimra dan ketentuan yang berlaku. Kompensasi tersebut diberikan dalam bentuk pengurangan atau konversi pemakaian listrik yang diperhitungkan pada tagihan pelanggan.
Sementara itu, terkait kerugian lain yang dialami masyarakat, seperti kerusakan peralatan elektronik, kematian hewan ternak atau peliharaan, hingga kerugian pelaku UMKM akibat pemadaman, PLN menyebut belum terdapat regulasi yang mengatur pemberian ganti rugi tersebut.
“Kalau seperti alat elektronik, belum ada regulasi yang mengatur ganti rugi alat elektronik seperti itu kalau dari kita,” jelasnya.
Dalam pembahasan mengenai pemeliharaan jaringan transmisi, Erwinton menerangkan bahwa pengawasan dan pemeliharaan jaringan tersebut menjadi kewenangan PT PLN Unit Pelaksana Transmisi yang berada di Balikpapan. Adapun pengaduan pelanggan dapat disampaikan melalui PLN UP3 Berau.
Ia juga menjelaskan gangguan jaringan transmisi yang berkaitan dengan pohon tumbang di wilayah Desa Dumaring. Sebelumnya, petugas transmisi sempat melakukan pengecekan, tetapi tidak menemukan titik panas atau hotspot karena api berasal dari bagian dalam batang pohon.
“Sempat ada anggota transmisi yang mengecek, tidak ditemukan hotspot. Jadi, kita kecolongan karena terbakarnya itu di dalam batang pohon,” ungkapnya.
Persoalan lain yang turut dibahas adalah penanganan pohon di sekitar jalur transmisi. Erwinton menyebut sebagian jalur jaringan melintasi kawasan hutan lindung maupun kawasan konservasi sehingga penebangan pohon membutuhkan izin dari pihak terkait, termasuk Kementerian Kehutanan.
Menurutnya, langkah tersebut perlu dilakukan sesuai prosedur agar tidak menimbulkan persoalan hukum. Ia juga menyinggung adanya kejadian di daerah lain ketika penebangan pohon berujung pada proses hukum.
“Kita harus berizin ke pihak-pihak terkait agar tidak melanggar hukum,” katanya.
Saat ditanya mengenai koordinasi dengan pihak kehutanan terkait pendataan pohon-pohon yang berpotensi membahayakan jaringan transmisi, pihak PLN UP3 Berau menyebut belum memiliki data mengenai koordinasi tersebut.
Di tengah berbagai penjelasan tersebut, masyarakat masih menunggu langkah konkret PLN untuk menjaga kestabilan pasokan listrik di Berau. Sebab, dampak pemadaman bukan hanya terganggunya aktivitas sehari-hari, tetapi juga potensi kerugian materiil yang harus ditanggung pelanggan. Terlebih, belum adanya aturan ganti rugi untuk kerusakan peralatan elektronik membuat masyarakat mempertanyakan perlindungan terhadap kerugian yang mereka alami.
