JAKARTA – Dua perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, masuk dalam daftar 11 korporasi yang direkomendasikan untuk ditertibkan terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kedua perusahaan tersebut adalah PT CMS dan PT STP. Keduanya masuk dalam daftar evaluasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) setelah adanya rekomendasi dari Kabareskrim Polri.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengungkapkan, penanganan terhadap 11 perusahaan tersebut dilakukan melalui evaluasi Hak Guna Usaha (HGU). Bentuk tindakannya beragam, mulai dari pencabutan seluruh hak, pencabutan sebagian, hingga tidak menerbitkan atau memperpanjang HGU.
Selain dua perusahaan di Kukar, daftar tersebut mencakup korporasi yang berada di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.
Dalam keterangannya, Nusron menyebutkan 11 perusahaan itu memiliki keterkaitan kepemilikan dengan investor dari Korea Selatan, Malaysia, Singapura, serta sejumlah pemegang saham dalam negeri.
“Dari sebelas PT tersebut ada yang dari Korea Selatan, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura. Investor atau pemegang sahamnya juga ada beberapa dari dalam negeri yang belum bisa kami sebutkan namanya di sini,” ujar Nusron.
Pemerintah membagi penanganan 11 perusahaan tersebut ke dalam beberapa kelompok berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi masing-masing lahan.
Pada kelompok pertama, ATR/BPN menyiapkan pencabutan seluruh HGU terhadap tiga perusahaan. Yakni PT MIB dengan luas 4.000 hektare di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan; PT RKA seluas 11.558 hektare di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat; serta PT SKM yang memiliki dua bidang HGU seluas 5.355 hektare dan 2.360,81 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Pencabutan dilakukan dengan sejumlah pertimbangan, di antaranya kebakaran yang mencakup lebih dari 50 persen lahan, kejadian berulang, tidak tersedianya sarana dan prasarana untuk mengantisipasi serta memitigasi kebakaran, hingga pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.
Selanjutnya, satu perusahaan masuk kelompok kedua karena masa berlaku HGU-nya telah berakhir pada 2020. Perusahaan tersebut adalah PT BSLT dengan luas lahan 2.300 hektare. Hak atas tanah itu dipastikan tidak diperpanjang dan akan diambil alih negara sesuai ketentuan yang berlaku.
Pada kelompok ketiga, terdapat tiga perusahaan yang telah memiliki izin usaha perkebunan, tetapi HGU-nya belum diterbitkan. ATR/BPN memastikan tidak akan menerbitkan HGU bagi perusahaan tersebut.
Ketiganya adalah PT ANI seluas 5.244 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, serta PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah untuk mengevaluasi izin usaha perkebunan ketiga perusahaan tersebut. Salah satu pertimbangannya adalah izin perkebunan telah dimiliki, tetapi aktivitas perkebunannya belum berjalan.
Sementara itu, nasib HGU PT CMS dan PT STP yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara masih perlu ditelusuri lebih lanjut. Dalam pemaparan tersebut, keduanya tercantum sebagai bagian dari daftar 11 perusahaan yang direkomendasikan untuk ditertibkan, tetapi belum dijelaskan secara rinci bentuk tindakan administratif yang akan dikenakan.
Pemerintah menyatakan evaluasi dilakukan untuk memastikan setiap keputusan pencabutan hak atas tanah memiliki dasar hukum dan didukung hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Proses penanganan selanjutnya mencakup penelitian, pengkajian, koordinasi lintas kementerian, hingga penyusunan keputusan administratif terhadap masing-masing perusahaan.
