BERAU, IT-NEWS.ID – Pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau sempat mengalami keterlambatan pada November 2026. Jika biasanya gaji diterima pada tanggal 1 hingga 5 setiap bulan, sejumlah PNS mengaku baru menerima pembayaran beberapa hari setelah jadwal tersebut.
Salah seorang PNS yang bertugas di lingkungan kecamatan mengungkapkan, gaji pokoknya baru masuk sekitar dua hari sebelum wawancara dilakukan. Sementara itu, tambahan penghasilan juga baru diterimanya setelah mengalami keterlambatan.
“Alhamdulillah sudah. Ini yang masuk dua hari yang lalu gaji pokok,” ujarnya, Sabtu (7/11/2026).
Ia menyebut keterlambatan pembayaran kali ini berkisar dua hingga empat hari dari waktu yang biasanya diterima.
Dikonfirmasi terkait keterlambatan tersebut, Kepala BPKAD Berau, Saprani, bersama Kabid Perbendaharaan, Rita, menjelaskan bahwa pencairan gaji tidak hanya bergantung pada proses di BPKAD, tetapi juga kelengkapan administrasi yang disampaikan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Rita menjelaskan, setiap OPD harus terlebih dahulu mengajukan Surat Permintaan Membayar (SPM). Dokumen tersebut kemudian diverifikasi oleh BPKAD sebelum diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk diteruskan ke bank.
“Kalau gaji itu, mereka memasukkan SPM. Kalau SPM-nya masuk lengkap hari ini, biasanya langsung kita proses,” jelas Rita, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, waktu pengajuan SPM dari masing-masing OPD tidak selalu bersamaan. Apabila pengajuan terlambat disampaikan atau dokumennya belum lengkap, proses verifikasi dan penerbitan SP2D juga dapat bergeser.
Selain tahapan administrasi tersebut, BPKAD menyebut adanya pemeliharaan pada sistem SP2D online yang digunakan dalam proses pencairan. Gangguan pada sistem tersebut turut memengaruhi kelancaran proses penyaluran dana ke rekening penerima.
Dalam keterangannya, Rita menyebut proses pembayaran gaji di lingkungan Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial masih menjadi salah satu yang diproses.
“SP2D telah diterbitkan dan disampaikan ke bank, tetapi proses pencairannya masih terkendala pemeliharaan sistem SP2D online” terangnya.
Saprani menegaskan, pembayaran gaji ASN merupakan salah satu kewajiban belanja yang diprioritaskan pemerintah daerah. Hal itu juga berlaku bagi pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang masih menjadi tanggungan APBD hingga Desember 2026.
“Yang namanya gaji itu menjadi prioritas yang harus memang diutamakan. Insyaallah sampai bulan Desember tetap kita menjaga gaji ASN,” jelasnya.
Ia memastikan pemerintah daerah akan mengupayakan agar kewajiban pembayaran gaji ASN dan PPPK dapat diselesaikan hingga akhir tahun anggaran 2026.
