BERAU — Peringatan Hari Buruh Internasional (Mayday) 2026 di Kabupaten Berau berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Kegiatan yang dipusatkan di GOR Pemuda ini menghadirkan kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, pengusaha, serta aliansi serikat buruh.
Mewakili Bupati Berau, Asisten Administrasi Umum Maulidiyah dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut, serta mengajak seluruh pekerja menjadikan momentum Mayday sebagai dorongan untuk terus memperjuangkan kesejahteraan.
“Pemerintah Kabupaten Berau memiliki komitmen kuat untuk memberantas kemiskinan dan ketimpangan sosial melalui perluasan lapangan kerja serta kebijakan yang solutif bagi pekerja dan masyarakat,” ujarnya, Jumat (1/5/26).
Maulidiyah juga menekankan pentingnya hubungan harmonis antara pekerja dan pengusaha sebagai mitra strategis dalam mencapai tujuan bersama. Ia mengingatkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban terhadap pekerja sesuai regulasi yang berlaku, termasuk dalam hal kesejahteraan.
“Perayaan ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja serta menciptakan hubungan industrial yang sehat dan harmonis,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, ia turut memaparkan capaian positif daerah di bidang ketenagakerjaan dan pembangunan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Berau pada 2025 tercatat sebesar 4,4 persen, menurun dari 5,15 persen pada 2024. Sementara itu, tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan dari 5,08 persen menjadi 4,44 persen.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 77,17 pada 2024 menjadi 77,72 pada 2025, menempatkan Berau di peringkat keempat tertinggi di Kalimantan Timur. Sebanyak 16 dari 17 sektor usaha juga mencatatkan pertumbuhan positif.
Sementara itu, Kepala Disnakertrans Berau, Anang Saprani, menyampaikan bahwa pelaksanaan Mayday tahun ini berjalan lancar berkat kolaborasi berbagai pihak, termasuk aparat keamanan, pengusaha, dan serikat buruh.
“Secara umum kegiatan berjalan aman, tertib, dan terkendali. Kita fokus pada perayaan bersama di GOR Pemuda dengan berbagai kegiatan yang melibatkan pekerja,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa ke depan pemerintah daerah berencana meningkatkan anggaran pelaksanaan Mayday agar tidak lagi bergantung pada donasi dari berbagai pihak.
Menanggapi isu ketenagakerjaan, Anang mengakui masih terdapat sejumlah persoalan yang menjadi tuntutan pekerja, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK), upah, dan perlindungan tenaga kerja lokal.
“Tuntutan ini memang sudah lama ada. Kami dari pemerintah akan terus menjembatani dan mencari solusi secara bertahap, termasuk memastikan tidak ada PHK sepihak tanpa pemenuhan hak pekerja,” tegasnya.
Di sisi lain, perwakilan serikat buruh, Daud Yusuf dari Dewan Pengurus Cabang Federasi Pertambangan dan Energi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FPE KSBSI), menyoroti masih adanya pelanggaran ketenagakerjaan di lapangan.
Ia menyebut masih ditemukan pekerja yang menerima upah di bawah standar UMK, belum mendapatkan jaminan sosial BPJS, serta jam kerja lembur yang tidak sesuai aturan.
“Kami hadir bukan sebagai pengacau atau perusuh, tetapi untuk mengingatkan dan menyeimbangkan. Kami ingin para pelaku usaha mematuhi aturan dan memberikan hak pekerja secara layak,” ujarnya.
Daud juga menekankan pentingnya peran pemerintah, DPRD, dan aparat dalam mengawasi perusahaan serta memfasilitasi penyelesaian konflik antara pekerja dan pengusaha. Menurutnya, kurangnya komunikasi kerap menjadi pemicu terjadinya mogok kerja maupun aksi demonstrasi.
“Kami berharap pemerintah dapat menjadi mediator agar permasalahan bisa diselesaikan dengan baik. Jika komunikasi berjalan lancar, maka tidak akan ada mogok kerja atau demonstrasi,” tambahnya.
Ia berharap seluruh pihak dapat bersinergi untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan kondusif di Berau. Dengan kepatuhan terhadap regulasi serta pengawasan yang optimal, kondisi ketenagakerjaan di daerah diyakini akan semakin baik.
Peringatan Mayday 2026 ini pun diharapkan tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. (atrf)
