BERAU– Di tengah capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan 2025, Pemerintah Kabupaten Berau mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
Pengakuan itu disampaikan Wakil Bupati Berau, Gamalis, saat menanggapi rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025. Ia menyebut, catatan strategis dari DPRD menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah.
“Rekomendasi yang diberikan berisi saran, masukan, dan koreksi terhadap penyelenggaraan pemerintahan selama 2025, dan itu akan kami jadikan pertimbangan untuk perbaikan ke depan,” ujarnya pada Senin (04/05/2026).
Di satu sisi, Pemkab Berau mencatat sejumlah capaian pembangunan yang diklaim dirasakan masyarakat. Selain itu, opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI juga kembali diraih. Namun, Gamalis menegaskan capaian tersebut tidak menutup adanya persoalan di lapangan, termasuk ketidakpuasan sebagian masyarakat.
Menurutnya, tantangan pembangunan ke depan akan semakin kompleks seiring dinamika kebutuhan daerah. Karena itu, penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) diarahkan lebih adaptif dan partisipatif.
Ia juga menyinggung pentingnya peran DPRD dalam mengawal jalannya pemerintahan melalui kritik dan saran yang konstruktif. Pemerintah daerah, kata dia, masih membutuhkan pengawasan untuk memastikan program berjalan sesuai target.
Selain DPRD, kontribusi perangkat daerah, pemerintah kampung, pihak swasta, dan masyarakat juga dinilai berpengaruh dalam pelaksanaan pembangunan selama 2025.
Ke depan, Pemkab Berau berharap hubungan kerja dengan DPRD tetap terjaga, namun dengan penekanan pada fungsi evaluasi yang lebih kuat agar berbagai catatan yang ada tidak kembali terulang.
