TANJUNG SELOR – DPRD Kabupaten Bulungan mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Bulungan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengevaluasi tata kelola layanan publik dan menindaklanjuti hasil Survei Penilaian Integritas (SPI).
Kegiatan yang berlangsung belum ini, dinilai penting untuk meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah dan anggota DPRD mengenai tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam pengelolaan anggaran daerah.
Wakil Ketua II DPRD Bulungan, Tasa Gung, mengatakan, keterlibatan KPK dapat menjadi langkah pencegahan agar potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program pemerintah dapat diminimalkan.
“Kita mengapresiasi Pemda dan KPK. Setidak-tidaknya ini bisa meminimalisir agar tidak terjadi penyimpangan, terutama bagi kami anggota DPRD Bulungan,” ujarnya, Senin (24/8).
Menurutnya, pemahaman terhadap aturan sangat penting bagi anggota legislatif karena DPRD memiliki fungsi pengawasan sekaligus terlibat dalam pembahasan APBD.
Ia menilai setiap penggunaan anggaran daerah harus dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertemuan bersama KPK juga menjadi bekal bagi DPRD untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas.
“Pertemuan dengan KPK ini memberikan sedikit pemahaman kepada kami dalam menggunakan anggaran agar tepat sasaran. Ini tentu menjadi bekal bagi kami untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas,” katanya.
Ia menambahkan, pencegahan sejak awal lebih baik daripada harus menghadapi persoalan hukum setelah sebuah program dilaksanakan. Karena itu, evaluasi tata kelola dan penguatan integritas perlu dilakukan secara berkelanjutan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pentingnya memastikan setiap program memiliki dasar hukum dan mekanisme pelaksanaan yang jelas. Niat baik untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, menurutnya, tetap harus berjalan sesuai aturan.
“KPK mengingatkan, jangan sampai niat baik kita justru mencederai kita. Walaupun niatnya baik untuk kepentingan masyarakat, tetapi jika bertentangan dengan aturan, tetap akan ada risikonya,” tegasnya.
DPRD Bulungan berharap evaluasi tata kelola layanan publik dan tindak lanjut SPI tidak berhenti sebagai kegiatan formal. Hasil evaluasi diharapkan menjadi dasar untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan APBD.
DPRD juga menilai penguatan tata kelola harus dibarengi dengan pemahaman regulasi, pengawasan yang konsisten, dan komitmen menjaga integritas. Dengan demikian, anggaran daerah dapat digunakan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Yang paling penting adalah bagaimana niat baik untuk masyarakat tetap berjalan, tetapi juga tidak keluar dari koridor aturan. Karena itu, pemahaman dan kehati-hatian menjadi sangat penting,” pungkasnya. (adv/Lia)
