BERAU, IT-NEWS.ID – Menanggapi hasil Rapat Koordinasi terkait tuntutan masyarakat atas kurangnya pasokan listrik di Kabupaten Berau yang dilaksanakan Selasa (27/10/2026), Gerakan Masyarakat Sipil Berau meminta pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada perbaikan jangka pendek, tetapi juga mengambil langkah tegas untuk penanganan jangka panjang.
Perwakilan Gerakan Masyarakat Sipil Berau, Rantau, menilai perbaikan jaringan listrik perlu dibarengi evaluasi terhadap pihak yang bertanggung jawab atas gangguan pasokan listrik.
Menurutnya, penanganan jangka pendek melalui perbaikan jaringan memang diperlukan. Namun, langkah tersebut dinilai belum cukup apabila tidak disertai upaya pencegahan dan evaluasi terhadap potensi kelalaian dalam pengelolaan kelistrikan.
Rantau menegaskan, gangguan akibat faktor alam seperti sambaran petir masih dapat dipahami. Namun, kondisi berbeda apabila gangguan terjadi akibat kelalaian yang seharusnya bisa diantisipasi oleh pihak terkait.
“Jika ditemukan ada kelalaian atau ketidakmampuan mitigasi risiko, seperti pohon tumbang karena lupa dirintis, hal-hal seperti tersambar petir, oke, kita terima,” tegas Rantau, Rabu (28/10/2026).
Ia menilai, perintisan pohon di sekitar jaringan listrik merupakan salah satu langkah antisipasi yang perlu diperhatikan untuk meminimalkan risiko gangguan. Apabila kewajiban tersebut diabaikan hingga berdampak pada pasokan listrik, maka perlu ada evaluasi terhadap pihak yang bertanggung jawab.
Rantau juga meminta pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Berau bersikap tegas apabila ditemukan pejabat yang terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya. Menurutnya, penanganan persoalan kelistrikan harus disertai pertanggungjawaban yang jelas.
“Tapi kalau ada kelalaian saat bertugas, kami meminta Pemda atau DPRD Kabupaten Berau untuk segera mengganti pejabatnya. Itu permohonan kami,” lanjutnya.
Desakan tersebut menjadi bagian dari tuntutan Gerakan Masyarakat Sipil Berau agar persoalan listrik tidak hanya diselesaikan melalui perbaikan setelah gangguan terjadi, tetapi juga melalui langkah pencegahan yang terencana.
Mereka menilai, evaluasi terhadap kinerja pihak terkait penting dilakukan agar persoalan serupa tidak terus berulang. Dengan begitu, masyarakat tidak terus menghadapi ketidakpastian pasokan listrik yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari.
Gerakan Masyarakat Sipil Berau berharap pemerintah daerah menjadikan persoalan ini sebagai bahan evaluasi serius dalam menentukan langkah jangka panjang. Selain memastikan perbaikan jaringan, ketegasan terhadap pihak yang terbukti lalai dinilai perlu menjadi bagian dari upaya membenahi penanganan krisis listrik di Kabupaten Berau.
