TANJUNG SELOR – Peringatan Hari Buruh (Mayday) pada 1 Mei 2025 di ibu Kota Kalimantan Utara berlangsung berbeda. Para buruh tidak menggelar aksi turun ke jalan, melainkan memilih berdiskusi langsung dengan pemerintah daerah (Pemda).
Sejak pukul 08.00 WITA hingga pukul 12.00 WITA para buruh mengadakan pertemuan dengan Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang. bersama Wakil Gubernur Ingkong Ala di salah satu cafe Tanjung Selor.
Dalam pertemuan tersebut, buruh menyampaikan berbagai keluhan, terutama soal hak-hak pekerja yang dinilai belum terpenuhi. Musa Bilung, salah satu perwakilan buruh, mengatakan masih banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) dan meminta pemerintah lebih memperhatikan nasib buruh.
“Hari ini lebih 1000 pekerja baik itu sektor tambang, perusahaan kayu dan sawit terkenak PHK, dan Kami mendesak pemerintah untuk lebih memperhatikan hak-hak buruh karena masih banyak PHK dimana-mana,” pinta muda dengan nada kesal.
Selain itu, buruh juga menuntut agar tenaga kerja lokal diprioritaskan di setiap perusahaan yang ada di daerah, pasalnya Hal ini terus menjadi permasalahan dan selalu menjadi pertanyaan para buruh bagaimana sikap pemerintah terhadap nasib buruh.
Perwakilan buruh lainnya, Suwandi, meminta agar Proyek Strategis Nasional (PSN) benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.
“Proyek PSN hadir di Kaltara dengan visi meningkat perekonomian Kaltara, namun faktanya itu tidak terjadi. Kami minta pemerintah juga turun tangan melihat ini dan dengan harapan tentunya PSB memberikan dampak iklim ekonomi yang sehat di Kaltara,” harap Suwandi.
Lebih lanjut Suwandi mengingatkan pemerintah bahwa perjuangan terhadap buruh tidak hanya sampai pada diskusi yang disampaikan oleh pihaknya, namun akan terus memperjuangkan hak-hak buruh.
Keluhan juga datang dari Nasrul yang menilai investasi yang masuk ke Kaltara belum sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Ia menyoroti minimnya penyerapan tenaga kerja lokal dan banyaknya tenaga kerja asing yang bekerja tanpa kejelasan data.
“Saya tanya Disnaker soalnya mengapa mengapa serapan tenaga kerja lokal sedikit, namun nyatanya tidak bisa menjawab. kenapa tidak bisa ini karena ada kajian bahkan yang paling mengejutkan tenaga kerja asing (TKA) mencapai 2 ribu lebih,” beber Nasrul.
“Ini menunjukan serapan tenaga kerja lokal belum sepenuhnya diterapkan padahal PSN ada tapi belum sepenuhnya mensejahterakan hal buruh di Kaltara,” tambahnya.
Lalu ia juga menyoroti kurang pekanya pemerintah terhadap dampak hadirnya PSN yang benar-benar merusak ruang gerak masyarakat dan merampas ruang hidup.
“Saya lihat pemerintah di Kaltara ini buta dan tuli serta tutup mata dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat kenapa?. Sampai hari ini warga sudah mengadu sampai tingkat nasional tapi pemerintah itu hanya diam,” tegasnya.
Hal ini menunjukan bahwa pemerintah belum serius menyikapi Maslah buruh apalagi nasib masyarakat yang ada dibumi benuanta.
Kemudian melalui diskusi tersebut pula, para buruh juga meminta adanya pelatihan kerja, seperti operator alat berat dan keterampilan lainnya, agar masyarakat lokal lebih siap bersaing di dunia kerja.
“Kami mohon pak! Kemana lagi kami memohon kalau bukan kekalian,” ucap salah satu buruh dengan kesal.
Pertemuan yang mempertemukan sejumlah buruh tersebut menjadi catatan bagi pemerintah. Untuk menyikapi permasalahan yang dihadapi buruh dilapangan.
Menanggapi keluhan buruh, Wakil Gubernur Ingkong Ala menyatakan pemerintah akan menindaklanjuti aspirasi buruh. Ia menegaskan bahwa pemerintah mendorong perusahaan untuk memprioritaskan hingga 70 persen tenaga kerja lokal, meski diakui masih ada kendala terkait kebutuhan keahlian tertentu.
“Ya kami komitmen sesuai dengan uu, perda Provinsi serta Kabupaten/Kota. Ini sudah kita tekankan agar 70 persen tenaga kerja lokal, tapi memang faktanya belum terpenuhi. Hal ini mungkin karena banyak perusahaan mencari sesuai dengan keahlian,” jelas Ingkong Ala.
Untuk itu ia berjanji jika pihaknya akan mencari solusi dan memastikan serapan tenaga kerja lokal terserap 70 persen, kemudian permasalahan PHK juga menjadi atensi pihaknya untuk menghadirkan PHI (Pengadilan Hukum Industrial) guna menjawab keluhan dan kegundahan buruh di Kaltara.
“Kita akan mengusahakan agar PHI hadir di Kaltara, untuk menjawab permasalahan PHK agar buruh tidak jauh-jauh ke Kaltim untuk menuntut hak ketika menghadapi PHK,” bebernya.
Lebih lanjut ditambahkan dia, mengenai harapan buruh agar pemerintah dapat menghadirkan Balai Latihan Kerja (BLK) di bumi benuanta, Ingkong menjawab jika hal itu akan dilakukan pihaknya kedepan dengan mengandeng pihak swasta dalam mewujudkan BLK dalam meningkatkan kompetensi buruh.
“Ya kami berencana meningkatkan pelatihan tenaga kerja serta mengupayakan pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Kaltara untuk menangani masalah ketenagakerjaan,” jelasnya.
Diskusi antara buruh dan pemerintah diperingatan Mayday yang cukup berbeda dari daerah lainya ini, ini menunjukan bahwa peringatan Mayday tidak harus turun kejalan namun diskusi yang mempertemukan antara buruh dan pengambil kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan hasil yang dapat menjawab bagaimana nasib buruh di Kaltara kedepan. (Lia)
