BERAU — Rencana penyesuaian tarif Perumda Air Minum Batiwakkal mendapat sorotan dari Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Berau, Mikael Sengiang. Ia meminta kebijakan tersebut tidak semata-mata dilihat dari kebutuhan menyehatkan keuangan perusahaan, tetapi juga mempertimbangkan daya beli masyarakat yang saat ini menghadapi tekanan biaya hidup. Perumda Air Minum Batiwakkal mulai menyosialisasikan tarif baru pada 2026 setelah tarif air di Berau tidak mengalami penyesuaian selama sekitar 15 tahun sejak 2011.
Manajemen Perumda menyebut penyesuaian diperlukan untuk memenuhi prinsip Full Cost Recovery atau FCR, yakni kondisi ketika pendapatan operasional perusahaan dapat menutup biaya penyediaan pelayanan air minum. Mikael mengatakan kebutuhan menjaga keberlanjutan perusahaan daerah dapat dipahami. Namun, menurut dia, kebijakan pelayanan dasar seperti air bersih membutuhkan pertimbangan yang lebih luas karena bersentuhan langsung dengan pengeluaran rutin rumah tangga.
“Kami memahami Perumda juga menghadapi kenaikan biaya operasional. Tetapi pemerintah dan perusahaan daerah harus melihat persoalan ini dari dua sisi. Jangan hanya menghitung kebutuhan perusahaan, sementara kemampuan ekonomi masyarakat tidak dihitung secara serius,” kata Mikael.
Menurut Mikael, air bersih berbeda dengan komoditas yang dapat dengan mudah dikurangi penggunaannya ketika harga meningkat. Air merupakan kebutuhan dasar sehingga setiap perubahan tarif berpotensi langsung masuk ke struktur pengeluaran rumah tangga.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah memastikan kajian penyesuaian tarif tidak berhenti pada perhitungan biaya operasional, inflasi, listrik, bahan kimia, dan kebutuhan investasi perusahaan.
Daya beli masyarakat, pendapatan rumah tangga, kondisi usaha kecil, serta kualitas layanan yang selama ini diterima pelanggan, menurut dia, juga perlu menjadi bagian penting dalam evaluasi.
“Pertanyaannya bukan hanya apakah kenaikan tarif dibutuhkan oleh perusahaan, tetapi apakah waktunya tepat bagi masyarakat. Kondisi ekonomi warga hari ini juga harus menjadi variabel utama dalam mengambil keputusan,” ujarnya.
Pelayanan Dinilai Harus Menjadi Ukuran
Mikael juga menyoroti hubungan antara kenaikan tarif dengan kualitas pelayanan. Menurut dia, masyarakat akan lebih mudah memahami suatu penyesuaian biaya apabila perubahan tersebut diikuti perbaikan layanan yang dapat dirasakan secara nyata.
Masalah distribusi air, kontinuitas aliran, kualitas air hingga akses masyarakat di wilayah yang belum terjangkau jaringan, kata dia, perlu mendapatkan kepastian penyelesaian.
“Kalau masyarakat diminta membayar lebih, maka harus ada ukuran pelayanan yang jelas. Berapa wilayah yang akan diperluas jaringannya, bagaimana kualitas airnya, bagaimana kontinuitas distribusinya, dan apa yang diperoleh masyarakat dari tambahan pendapatan tersebut,” kata Mikael.
Ia mengatakan transparansi menjadi penting karena Perumda Batiwakkal merupakan badan usaha milik daerah yang menjalankan pelayanan publik.
Tambahan pendapatan dari penyesuaian tarif, menurut dia, semestinya disertai target kinerja yang dapat dipantau masyarakat secara berkala.
Mikael juga meminta agar kelompok masyarakat yang rentan terhadap perubahan tarif mendapatkan perlindungan yang memadai. Sistem subsidi silang yang disampaikan Perumda, kata dia, perlu dijelaskan dengan bahasa sederhana agar pelanggan mengetahui golongan, tarif, serta simulasi tagihan mereka.
Perumda: Tidak Semua Tarif Naik
Direktur Perumda Air Minum Batiwakkal, Saipul Rahman, sebelumnya mengatakan penyesuaian tarif telah melalui proses panjang. Kajian disebut mulai dilakukan sejak 2022, kemudian dilanjutkan konsultasi publik bersama Universitas Muhammadiyah Berau hingga mendapatkan persetujuan Bupati Berau melalui surat keputusan yang ditandatangani pada 24 Juli 2026.
“Prosesnya panjang, mulai dari kajian, konsultasi publik, hingga akhirnya lahir SK Bupati,” kata Saipul.
Pemberlakuan tarif dilakukan secara bertahap. Pelanggan niaga kecil, menengah, besar serta industri mulai menggunakan tarif baru untuk pemakaian Agustus yang dibayarkan pada September 2026.
Sementara pelanggan rumah tangga dan kelompok lainnya dijadwalkan mulai menggunakan tarif baru pada pemakaian Oktober yang dibayarkan November.
Saipul mengatakan kebijakan tersebut diperlukan agar Perumda dapat memenuhi standar FCR. Menurut dia, keterbatasan pendapatan selama ini membuat ruang perusahaan untuk memperbaiki dan memperluas pelayanan menjadi terbatas.
Perumda juga menegaskan tidak semua kelompok pelanggan mengalami kenaikan. Dalam skema subsidi silang, kelompok sosial dan masyarakat berpenghasilan rendah disebut memperoleh tarif lebih rendah dibandingkan tarif sebelumnya.
PSI Minta Evaluasi Tetap Terbuka
Mikael menilai penjelasan mengenai subsidi silang merupakan hal positif, tetapi implementasinya tetap harus diawasi.
Menurut dia, pemerintah daerah masih memiliki ruang untuk mengevaluasi kebijakan apabila penerapannya kemudian menimbulkan beban yang terlalu besar bagi kelompok masyarakat tertentu.
“Kami tidak ingin pelayanan publik berhenti karena perusahaan tidak sehat. Tetapi jangan pula kesehatan perusahaan dibangun dengan menambah tekanan terhadap rumah tangga yang kondisi ekonominya sedang tidak mudah. Keseimbangannya harus dicari,” ujarnya.
Ia mengatakan pemerintah daerah sebaiknya membuka ruang dialog lebih luas sebelum tarif bagi pelanggan rumah tangga efektif diberlakukan.
Dialog tersebut, menurut Mikael, dapat digunakan untuk melihat kembali kemampuan masyarakat sekaligus memastikan komitmen peningkatan pelayanan Perumda memiliki indikator yang terukur.
“Air bersih bukan sekadar persoalan bisnis. Di dalamnya ada hak masyarakat atas pelayanan dasar. Karena itu setiap keputusan mengenai tarif harus diletakkan dalam kerangka kepentingan publik,” kata Mikael.
Bagi Mikael, perdebatan mengenai tarif seharusnya tidak berhenti pada pilihan antara menaikkan atau mempertahankan tarif. Pemerintah daerah dan Perumda, kata dia, perlu menunjukkan bahwa setiap rupiah tambahan yang dibayarkan pelanggan benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan yang lebih baik, akses yang lebih luas, dan tata kelola yang lebih transparan.
