SAMARINDA – Polda Kalimantan Timur memastikan kesiapan penuh dalam mengamankan rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar pada 21 April 2026. Kepastian ini ditegaskan melalui apel gelar pasukan di halaman GOR Segiri, Senin (20/4/2026) sore.
Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro menyampaikan bahwa seluruh aspek pengamanan telah dipersiapkan secara matang, mulai dari personel, sarana prasarana, hingga strategi di lapangan. Ia menegaskan bahwa pengamanan dilakukan bukan untuk membatasi kebebasan berekspresi, melainkan memastikan aksi berjalan aman dan tertib.
“Pada 21 April nanti akan ada aksi di dua lokasi utama. Hari ini kita finalisasi seluruh kesiapan, baik personel maupun teknik pengamanan,” ujarnya.
Dua titik yang menjadi fokus pengamanan yakni Kantor DPRD Kalimantan Timur dan Kantor Kejaksaan Negeri Kalimantan Timur. Kedua lokasi tersebut diprediksi menjadi pusat konsentrasi massa.
Jumlah personel yang diterjunkan mencapai 2.263 orang, meningkat dari rencana awal sekitar 1.700 personel. Penambahan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap dinamika situasi dan potensi kerawanan di lapangan.
Personel yang dilibatkan terdiri dari unsur kepolisian, TNI, serta instansi pendukung lainnya. Penempatan pasukan dilakukan secara proporsional sesuai kebutuhan di masing-masing titik.
Endar menegaskan, pendekatan humanis dan preventif tetap menjadi prioritas dalam pengamanan. Aparat diminta tidak bersikap konfrontatif selama aksi berlangsung tertib.
“Paradigma kita jelas, pengamanan dilakukan secara humanis. Upaya represif hanya menjadi pilihan terakhir,” tegasnya.
Sebagai langkah antisipatif, aparat juga memasang pagar kawat berduri di sejumlah titik strategis. Menurut Kapolda, hal ini merupakan bagian dari upaya pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan.
“Kalau tidak ada niat buruk, tentu tidak akan menjadi masalah,” ujarnya.
Sementara itu, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Krido Pramono menyatakan kesiapan TNI dalam mendukung pengamanan. Sekitar 70 personel disiagakan secara khusus, dengan dukungan tambahan dari satuan di bawahnya.
“Kami siap membantu Polri. Pendekatan tetap humanis, namun siap represif jika diperlukan,” katanya.
Kapolda juga mengimbau seluruh elemen masyarakat, khususnya koordinator aksi, untuk menjaga ketertiban. Ia mengingatkan agar aksi tidak ditunggangi pihak-pihak yang memiliki kepentingan lain.
Selain itu, masyarakat diminta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya, terutama di media sosial, karena berpotensi memicu disinformasi dan konflik.
Pengamanan aksi ini menjadi perhatian serius aparat mengingat potensi mobilisasi massa yang besar. Oleh karena itu, keseimbangan antara menjaga keamanan dan menghormati hak demokrasi menjadi fokus utama.
Di sisi lain, aparat juga memastikan bahwa aspirasi masyarakat tetap dapat tersampaikan melalui fasilitasi komunikasi antara perwakilan massa dan instansi terkait.
Dengan kesiapan tersebut, aparat berharap aksi unjuk rasa dapat berlangsung damai, tertib, dan sesuai koridor hukum, tanpa mengganggu stabilitas keamanan di daerah.
“Intinya, kita ingin semua berjalan baik. Aspirasi tersampaikan, keamanan terjaga,” pungkasnya.
