YOGYAKARTA – Di tengah meningkatnya tekanan terhadap kawasan hutan dan persoalan lingkungan di berbagai daerah, sejumlah wilayah di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara mulai menerapkan pendekatan pembangunan berbasis desa yang menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya alam dan keterlibatan masyarakat.
Pendekatan tersebut dibahas dalam kegiatan Ekspos Program SIGAP bertema “Simpul Hijau: Merayakan Kolaborasi Pembangunan Daerah dan Desa/Kampung” yang digelar di Yogyakarta, Selasa (12/5/2026). Forum itu mempertemukan pemerintah daerah, kementerian, organisasi pendamping desa, hingga akademisi untuk membahas praktik pembangunan hijau yang telah berjalan di Berau, Kutai Timur, Bulungan, dan Mahakam Ulu.
SIGAP atau Aksi Inspiratif Warga untuk Perubahan merupakan pendekatan pemberdayaan desa yang dikembangkan Yayasan Konservasi Alam Nusantara sejak 2010. Program tersebut berfokus pada penguatan tata kelola desa, perencanaan pembangunan kampung, perlindungan kawasan hutan, hingga pengembangan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.
Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Catur Endah Prasetiani mengatakan pengelolaan hutan tidak cukup hanya melalui kebijakan di tingkat pusat, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat desa sebagai pihak yang hidup langsung di sekitar kawasan hutan.
“Akses kelola hutan harus dibangun bersama tata kelola desa yang kuat. Ketika desa didampingi untuk merencanakan dan mengelola sumber daya alamnya, perhutanan sosial dapat menjadi instrumen nyata bagi perlindungan hutan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya pada Rabu (13/05/2026).
Program SIGAP pertama kali diterapkan di dua kampung sekitar kawasan hutan di Kabupaten Berau pada 2010. Seiring waktu, pendekatan tersebut berkembang menjadi program pendampingan yang mencakup perencanaan pembangunan kampung, penguatan ekonomi masyarakat, hingga integrasi isu lingkungan ke dalam kebijakan desa.
Pada 2018, program SIGAP Sejahtera diperluas hingga menjangkau seluruh kampung di Berau. Selanjutnya pada 2022, pendekatan serupa mulai direplikasi di Kabupaten Kutai Timur dan Bulungan. Di Kutai Timur, program berkembang melalui pendekatan pembangunan kawasan terpadu atau Integrated Area Development, sementara di Bulungan fokus diarahkan pada integrasi pembangunan hijau ke dalam dokumen perencanaan daerah dan desa.
Secara keseluruhan, SIGAP saat ini diterapkan di 100 kampung di Berau, 16 desa di Kutai Timur, 18 desa di Bulungan, dan delapan kampung di Mahakam Ulu. Program tersebut juga mulai direplikasi di Provinsi Riau, Bangka Belitung, dan Papua Barat Daya.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas menyebut salah satu pengembangan dari pendekatan SIGAP ialah hadirnya Akademi Kampung SIGAP (AKS), yang menjadi ruang belajar bersama antar kampung dalam memperkuat kapasitas aparatur desa dan masyarakat.
“AKS bukan sekadar program pelatihan, melainkan ruang belajar bersama yang mempertemukan pengalaman, gagasan, dan praktik baik antar kampung agar membuka jalan bagi lahirnya kepemimpinan kampung yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada masa depan,” katanya.
Kementrian juga menilai pendekatan pembangunan berbasis desa tersebut dapat menjadi contoh dalam penyusunan kebijakan nasional. Direktur Pembangunan Indonesia Barat Kementerian PPN/Bappenas, Jayadi mengatakan praktik pembangunan hijau dari desa menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan dapat berjalan apabila masyarakat diberi ruang untuk terlibat.
“Apa yang kita lihat di Kaltim dan Kaltara menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan bukan sekadar wacana. Ketika desa diperkuat dan pemerintah daerah memberi ruang, desa mampu menjadi motor pembangunan hijau,” ungakapnya.
Direktur Program Terestrial Yayasan Konservasi Alam Nusantara, Ruslandi menambahkan keberhasilan program tersebut tidak lepas dari peran para pendamping desa yang bekerja langsung bersama masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan dan mengenali potensi wilayah.
“Pendamping bekerja bersama warga desa untuk merumuskan mimpi, mengenali potensi alam dan sosial, serta mengawal perubahan secara nyata. Mereka bukan sekadar fasilitator program, tetapi juga agen perubahan di tingkat tapak,” pungkasnya.
