BERAU – Rencana besar Pemerintah Kabupaten Berau dalam mewujudkan program Smart City tampaknya masih jauh dari kata sempurna. Infrastruktur jaringan di sejumlah kecamatan luar dan destinasi wisata internasional seperti Pulau Derawan dan Maratua masih belum stabil. Ketergantungan jaringan pada satu titik sentral membuat koneksi internet di kawasan tersebut sangat rentan gangguan.
Kepala Dinas Diskominfo Berau, Didi, mengakui bahwa mengejar kestabilan jaringan menyeluruh, pihaknya kini hanya memprioritaskan pemasangan kamera pengawas di kawasan perkotaan.
“Yang paling realistis adalah pemasangan CCTV untuk pemantauan lingkungan taman, dermaga, titik rawan kecelakaan, tempat pembuangan sampah, serta pusat keramaian. Tahun 2026 ini, diprogramkan sebanyak 25 titik CCTV,” ungkap Didi saat dikonfirmasi, Rabu (17/6/2026).
Rapuhnya digital di sektor pariwisata Berau terlihat dari pengakuan Diskominfo terkait sistem jaringan di Pulau Derawan dan Maratua. Meski di Pulau Derawan mengklaim adanya peningkatan dari 500 Mbps menjadi 1200 Mbps, konektivitas di sana rupanya masih sangat bergantung pada stabilitas di Tanjung Batu.
“Jika listrik atau sinyal di Tanjung Batu down, maka imbasnya sinyal di Pulau Derawan akan menjadi lemah. Demikian pula di Maratua, sangat bergantung dengan Pulau Derawan,” beber Didi.
Kondisi ini diperparah dengan alasan klasik berupa faktor alam. Jaringan internet di dua pulau wisata andalan Berau tersebut dipastikan langsung lenyap seketika apabila terjadi perubahan cuaca buruk.
“Penyebab lain jika cuaca kurang bagus, misal hujan lebat atau angin kencang, maka sinyal di Derawan dan Maratua juga dapat hilang. Demikian pula di wilayah pesisir seperti Biduk-biduk, terkadang sinyal tidak stabil,” tambahnya.
Diskominfo mengatakan Selain faktor cuaca, kendala teknis di darat juga kerap memutus urat nadi digital Berau.
Salah satunya adalah kasus rusaknya kabel Fiber Optic (FO) jalur darat akibat proyek galian. Tragisnya, ketika masalah ini terjadi, petugas membutuhkan waktu yang cukup lama hanya untuk menyisir dan mendeteksi titik kerusakan di sepanjang jalur darat Tanjung Redeb hingga Tanjung Batu.
Saat disinggung mengenai solusi permanen berupa pembangunan Base Transceiver Station (BTS) mandiri di tiap pulau agar tidak terus-menerus mengekor pada Tanjung Batu, Diskominfo Berau terkesan menyerahkan persoalan tersebut kepada pihak swasta dan BUMN. Pemkab Berau mengaku tidak memiliki kuasa penuh dan tidak menganggarkan dana daerah untuk membenahi fasilitas krusial ini.
“Domainnya ini pemilik provider, jika mereka memasang tower dan BTS langsung di Pulau Derawan dan Maratua. Pemerintah Daerah hanya dapat mendorong provider untuk membangun BTS tersendiri di dua pulau tersebut,” dalih Didi.
Akibat ketergantungan penuh pada investasi korporasi tersebut, Diskominfo bahkan mengaku angkat tangan dan tidak mengetahui besaran anggaran yang dibutuhkan untuk menyempurnakan fasilitas sinyal di sana.
“Karena investasi ini investasi BUMN atau swasta, jadi kami tidak dapat menghitung berapa kebutuhan yang diperlukan,” pungkasnya.
