TANJUNG REDEB – Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Berau, Tony Suprayogo, melontarkan kritik terhadap Pemerintah Kabupaten Berau terkait kondisi sebuah sekolah di Kampung Birang yang disebut masih beratapkan terpal dan beralaskan tanah.
Tony menilai kondisi tersebut menjadi ironi di tengah besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau yang mencapai sekitar Rp5 triliun.
“Di sekitar sekolah itu ada perusahaan-perusahaan besar, baik pertambangan maupun perkebunan sawit. Tapi masih ada sekolah beratapkan terpal dan beralaskan tanah. Ini sangat miris,” kata Tony.
Ia mempertanyakan arah kebijakan pemerintah daerah yang dinilai belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di bidang pendidikan.
Tony juga menyinggung anggaran rehabilitasi rumah jabatan bupati yang menurutnya mencapai sekitar Rp4 miliar. Menurut dia, anggaran tersebut dapat dialihkan untuk pembangunan ruang kelas, peningkatan kesejahteraan guru honorer, maupun penyediaan sarana transportasi bagi guru di wilayah pedalaman.
“Kalau Rp4 miliar itu dipakai membangun sekolah, mungkin persoalan ini bisa terselesaikan. Bisa juga untuk membantu pembayaran honorer guru beberapa bulan atau menyediakan kendaraan operasional bagi guru di pedalaman,” ujarnya.
Selain itu, Tony meminta pemerintah daerah lebih aktif membangun komunikasi dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Berau agar ikut berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam mendukung pembangunan fasilitas pendidikan.
“Kalau memang pemerintah tidak mampu sendiri, buka komunikasi dengan perusahaan swasta. Untuk kepentingan masyarakat banyak, saya yakin bisa dibicarakan,” katanya.
Tony juga menyinggung amanat konstitusi yang mengatur alokasi anggaran pendidikan.
“Undang-Undang Dasar sudah mengamanatkan anggaran pendidikan dari APBN dan APBD sebesar 20 persen. Itu sudah jelas. Pemerintah daerah harus benar-benar memikirkan sektor pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.
Dalam pernyataannya, Tony melontarkan kritik yang lebih keras terhadap kepemimpinan daerah.
“Banyak masyarakat yang mengeluhkan kondisi masalah pendidikan dan kesehatan Jangan sampai periode ini meninggalkan warisan yang buruk. Kami berharap bupati meninggalkan legacy yang baik,” tegas Tony.
Ia juga menyatakan, “Saya bilang dari HIPMI, bupati ini gagal,” sebagai bentuk penilaiannya terhadap kondisi pelayanan pendidikan yang masih ditemukan di sejumlah wilayah.
