BERAU — Sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite semakin mempersulit ekonomi warga, khususnya para pelaku usaha mikro dan pekerja sektor informal. Antrean panjang yang mengular di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) memaksa masyarakat mengorbankan waktu berjam-jam, modal operasional, hingga keselamatan fisik demi mendapatkan BBM bersubsidi dengan harga normal.
Kondisi BBM yang kian langka ini memperparah beban hidup warga menengah ke bawah. Kenaikan harga di tingkat pengecer yang melambung tinggi hingga Rp18.000 per botol membuat pilihan membeli bensin eceran bukan lagi solusi yang masuk akal, melainkan beban tambahan yang secara langsung menggerus pendapatan harian mereka.
Bagi Asmi, seorang pedagang kecil yang mengandalkan moda transportasi untuk pengiriman barang harian, krisis bahan bakar ini menjadi ancaman serius bagi kelangsungan usahanya. Ia mengaku harus menekan biaya operasional sekecil mungkin agar tetap bisa menawarkan jasa pengiriman murah atau gratis kepada para pelanggan.
Asmi menjelaskan bahwa sensitivitas pembeli terhadap biaya pengiriman sangat tinggi, sehingga efisiensi bensin menjadi kunci utama agar konsumennya tidak berpaling ke pedagang lain.
“Kalau dengar masyarakat sudah bilang ongkir, sudah pasti beralih ke lain. Ongkir aja, ibaratkan kita tidak sepelekan berapa, Rp5 ribu, berpindah,” tutur Asmi. Sabtu (29/8/2026)
Selisih harga BBM antara SPBU resmi dan pengecer jalanan yang sangat mencolok memaksa Asmi untuk memilih bertahan dalam antrean ketimbang membeli eceran.
“Kita beli di eceran Rp16 ribu, di sini Rp10 ribu kan jauh beda. Makanya kita mau enggak mau harus hemat di bensinnya ini,” jelasnya mengenai alasan utama rela mengantre lama.
Siksaan mengantri Pertalite tak jarang harus ia jalani sambil membawa balitanya menembus terik matahari di tengah ketidakpastian stok SPBU.
“Tetap, karena mau enggak mau. Beli full di eceran juga sebentar habis. Kadang bawa anak kecil itu umur satu tahun sampai kepanasan,” ungkap Asmi.
Nasib serupa juga menimpa para pengemudi ojek online (ojol) yang menggantungkan seluruh mata pencariannya di jalan raya. Akses BBM yang semakin rumit dan menguras waktu membuat jam kerja produktif mereka terbuang sia-sia hanya untuk mengantre di SPBU.
Matius, seorang pengemudi ojol, membeberkan beratnya perjuangan para pengemudi jalanan saat harus mengorbankan waktu kerja demi mengantre bensin yang belum tentu didapatkan.
“Supaya kami bisa dapat isi Pertalite di SPBU, kami harus korban waktu. Sampai di sana antrinya panjang, bisa makan waktu dua jam,” kata Matius.
Matius menambahkan bahwa jika kehabisan stok BBM di SPBU usai mengantre lama, pengemudi terpaksa membeli bensin eceran dengan harga yang melonjak mahal.
“Beli di luar, sekarang ini sudah ada yang Rp17 ribu sampai Rp18 ribu. Itu membuat kami mengalami penurunan pendapatan,” keluhnya.
Ketidakpastian pasokan BBM ini kerap membuat pengemudi berada dalam posisi serba salah saat menjalankan tugas. Keterlambatan akibat harus mengantre atau berputar-putar mencari bensin sering kali berujung pada pembatalan pesanan oleh konsumen maupun oleh sistem aplikasi.
Melihat situasi di lapangan yang kian tak menentu akibat maraknya pengetap dan antrean yang membludak, Matius mendesak pemerintah untuk segera memberikan solusi nyata seperti jalur khusus bagi pekerja transportasi.
“Harapan kami sebagai ojol ini, pemerintah bisa melihat apa kendala kami di lapangan. Karena kami ini boleh dikatakan bahwa kami pelayan masyarakat,” tegas Matius.
Sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi kini bukan sekadar isu distribusi pasokan, melainkan ancaman langsung terhadap daya tahan ekonomi dan kesejahteraan rakyat kecil.
Pemerintah daerah dan pihak terkait didesak untuk segera membenahi tata kelola distribusi SPBU serta memberantas praktik pengetapan sebelum krisis ini mepersulit mata pencaharian warga lebih dalam.
