BERAU — Forum Muda Cendekia Merah Putih (FORDA) Berau mempertanyakan prioritas Bupati Berau Sri Juniarsih Mas di tengah situasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), polusi udara, serta persoalan antrean bahan bakar minyak (BBM) yang masih terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.
Kritik tersebut disampaikan Ketua Divisi Kebijakan Publik FORDA Berau, Arjuna, setelah melihat unggahan di akun Instagram pribadi Bupati Berau, @srimaksri, yang memperlihatkan kehadirannya dalam kegiatan Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2026 di Kabupaten Tangerang, Banten, 27 Agustus 2026 lalu.
Arjuna menilai kehadiran kepala daerah dalam agenda di luar daerah perlu dipertanyakan dari sisi skala prioritas, mengingat Berau saat ini menghadapi sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah secara langsung.
Menurut dia, karhutla menjadi salah satu persoalan yang semestinya mendapatkan perhatian serius karena dampaknya tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat.
“Kami mempertanyakan skala prioritas pemerintah daerah. Di tengah karhutla yang masih terjadi, kabut asap, masyarakat yang terdampak gangguan kesehatan, kemudian antrean BBM yang juga menjadi keluhan warga, justru muncul pertanyaan apakah agenda di luar daerah saat ini lebih mendesak,” kata Arjuna.
Ia menilai pemerintah daerah seharusnya memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal, termasuk memastikan kebutuhan operasional petugas di lapangan tidak mengalami kendala.
Terlebih, penanganan karhutla membutuhkan mobilisasi personel, kendaraan, mesin pompa, hingga dukungan logistik dan BBM.
“Petugas di lapangan membutuhkan BBM untuk operasional pemadaman. Di sisi lain masyarakat juga menghadapi antrean BBM. Ini persoalan yang menurut kami harus mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah,” ujarnya.
Karhutla dan Polusi Udara Jadi Perhatian
FORDA Berau juga menyoroti dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat.
Sebelumnya, kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Kabupaten Berau dilaporkan mengalami peningkatan seiring munculnya kabut asap akibat karhutla di sejumlah wilayah.
Arjuna mengatakan kondisi tersebut seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk memperkuat langkah pencegahan dan penanganan.
“Ketika masyarakat mulai merasakan dampak asap dan muncul keluhan kesehatan, pemerintah harus hadir lebih kuat. Jangan sampai masyarakat merasa menghadapi persoalan ini sendiri,” katanya.
Menurutnya, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan melakukan pemadaman ketika api sudah membesar. Pemerintah perlu memperkuat pencegahan, pengawasan kawasan rawan kebakaran, serta memastikan koordinasi antarlembaga berjalan efektif.
Antrean BBM Juga Dikeluhkan Warga
Selain karhutla, Arjuna menyoroti persoalan antrean BBM yang terjadi di sejumlah SPBU di Berau.
Menurut dia, antrean panjang BBM dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan berpotensi menambah persoalan apabila tidak segera dicarikan solusi.
“BBM bukan hanya kebutuhan masyarakat untuk aktivitas sehari-hari. Dalam kondisi karhutla seperti sekarang, BBM juga berkaitan dengan operasional penanganan kebakaran. Karena itu, persoalan ini harus dilihat secara menyeluruh,” ungkapnya.
Ia meminta pemerintah daerah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Pertanyakan Kehadiran Kepala Daerah
Arjuna menegaskan kritik FORDA Berau bukan semata-mata mempermasalahkan kehadiran Bupati Sri Juniarsih dalam kegiatan AOE 2026.
Menurutnya, yang menjadi perhatian adalah momentum dan kondisi daerah ketika agenda tersebut berlangsung.
“Kami tidak mempersoalkan kalau kepala daerah menghadiri kegiatan pemerintahan di luar daerah. Tetapi ketika daerah sedang menghadapi persoalan yang membutuhkan perhatian serius, masyarakat tentu berhak mempertanyakan bagaimana skala prioritasnya,” katanya.
Ia berharap kritik tersebut menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Berau agar lebih responsif terhadap persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.
Arjuna juga mendorong pemerintah daerah memberikan penjelasan kepada publik mengenai langkah konkret yang dilakukan untuk menangani karhutla, dampak asap, serta persoalan distribusi BBM.
“Yang kami harapkan sederhana, masyarakat ingin melihat pemerintah hadir dan memastikan persoalan di daerah ditangani. Jangan sampai masyarakat melihat pemerintah hanya hadir ketika situasi sudah membesar,” pungkasnya.
