BERAU, IT-NEWS.ID – Penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Berau masih belum banyak dimanfaatkan masyarakat. Hingga 23 Oktober 2026, aktivasi IKD baru mencapai 8,64 persen atau sebanyak 18.754 penduduk dari total 217.157 penduduk dalam kolom perekaman.
Angka tersebut masih berada di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 12,50 persen. Bahkan, capaian Berau juga tertinggal dari sejumlah kabupaten/kota lain di Kaltim.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Berau, David Pamuji, mengakui capaian aktivasi IKD di daerahnya masih berada di kisaran 9 persen. Pihaknya kini membidik peningkatan hingga mencapai 10 persen melalui sosialisasi dan perluasan pelayanan.
“Untuk Berau, capaian aktivasi IKD masih di kisaran 9 persen. Kami terus berupaya meningkatkan capaian ini melalui sosialisasi dan pelayanan aktivasi kepada masyarakat,” jelasnya kepada IT-News, Senin (9/11/2026).
Namun, peningkatan aktivasi bukan satu-satunya persoalan. David juga menyoroti masih adanya dokumen kependudukan lama yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem digital.
Dalam sejumlah kasus, dokumen fisik lama belum dilengkapi tanda tangan elektronik (TTE), bahkan ada dokumen yang belum dapat ditampilkan secara utuh ketika diakses melalui aplikasi IKD.
“Masih ada dokumen lama yang datanya belum terintegrasi secara digital. Ada juga kartu keluarga yang datanya belum muncul ketika dibuka melalui sistem IKD, termasuk akta lama yang hanya menampilkan data tanpa dokumennya,” ungkapnya.
Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah tersendiri, sebab digitalisasi identitas tidak cukup hanya dengan mendorong masyarakat melakukan aktivasi. Kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang tersimpan dalam sistem juga perlu dipastikan agar masyarakat tidak justru menemui kendala ketika membutuhkan dokumen kependudukan.
Selain itu, David turut menyinggung persoalan validasi data kependudukan yang berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, masih ditemukan ketidaksesuaian data, termasuk warga yang dinilai layak menerima bantuan tetapi tidak masuk dalam kelompok desil sasaran program.
Sebaliknya, ada pula masyarakat yang dinilai tidak memenuhi kriteria, tetapi masih tercatat sebagai penerima bantuan.
“Persoalan data ini perlu divalidasi agar masyarakat yang memang berhak bisa mendapatkan bantuan sesuai ketentuan. Jangan sampai warga yang membutuhkan justru tidak masuk sasaran karena ketidaksesuaian data,” jelasnya.
Ia menegaskan, Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi identitas penting dalam memastikan data masyarakat tidak tertukar ketika digunakan untuk berbagai keperluan pelayanan publik.
Meski demikian, aktivasi IKD bukan penentu seseorang berhak atau tidak menerima bantuan sosial. Penetapan penerima tetap mengacu pada kriteria program serta validasi data sosial ekonomi oleh instansi berwenang.
Untuk mengejar target aktivasi, Disdukcapil Berau telah menyediakan pelayanan di sembilan kecamatan dan 46 kampung. Perluasan tersebut diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang selama ini belum melakukan aktivasi maupun masih mengalami kendala dalam mengakses layanan administrasi kependudukan.
David juga menyebut Berau diproyeksikan menjadi salah satu daerah percontohan pada 2027 dalam pengembangan program yang berkaitan dengan pemanfaatan data kependudukan dan pelayanan publik.
Meski demikian, capaian aktivasi saat ini menunjukkan masih besarnya pekerjaan yang harus diselesaikan. Berdasarkan data per 23 Oktober 2026, Penajam Paser Utara telah mencapai 24,99 persen, Balikpapan 21,68 persen, dan Mahakam Ulu 17,55 persen.
Sementara itu, Kutai Kartanegara mencatat 11,34 persen, Kutai Timur 10,67 persen, dan Samarinda 8,88 persen. Berau dengan capaian 8,64 persen masih berada di bawah angka tersebut.
Dengan capaian yang belum menyentuh 9 persen, target 10 persen menjadi langkah awal yang perlu dikejar Disdukcapil Berau. Namun, peningkatan angka aktivasi juga harus diikuti pembenahan dokumen lama, validasi data, serta kemudahan akses pelayanan agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari digitalisasi administrasi kependudukan.
