JAKARTA — Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Suyudi Ario Seto melakukan perombakan jabatan terhadap 199 personel Polri. Rotasi yang mencakup perwira tinggi dan perwira menengah itu menyasar sejumlah posisi strategis, termasuk Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Wakabaintelkam), Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas), serta tiga kepala kepolisian daerah.
Pergantian tersebut tercantum dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2251/X/KEP/2026 yang diterbitkan pada Sabtu, 10 Oktober 2026.
Salah satu jabatan yang mengalami perubahan adalah Wakabaintelkam Polri. Posisi yang sebelumnya ditempati Inspektur Jenderal Wawan Muliawan kini dipercayakan kepada Brigadir Jenderal Anom Setyadji.
Adapun Wawan mendapat penugasan baru sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Gadikwa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri.
Perubahan juga berlangsung di Korps Lalu Lintas. Brigjen Aries Syahbudin ditunjuk untuk mengisi jabatan Kakorlantas Polri, menggantikan Irjen Wibowo.
Di tingkat kewilayahan, rotasi menyentuh kepemimpinan tiga kepolisian daerah, yakni Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, dan Lampung.
Irjen Agus Wijayanto yang sebelumnya memimpin Polda Kalimantan Utara mendapat penugasan sebagai Kapolda Kepulauan Bangka Belitung. Ia menggantikan Irjen Viktor Theodorus Sihombing.
Posisi yang ditinggalkan Agus di Kalimantan Utara selanjutnya diisi Brigjen Andi Syahriful Taufik.
Sementara itu, kepemimpinan Polda Lampung beralih kepada Brigjen Yustan Alpiani. Ia ditunjuk menggantikan Irjen Helfi Assegaf.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa pergeseran jabatan merupakan bagian dari mekanisme pembinaan karier dan penyesuaian kebutuhan organisasi.
Menurut dia, proses penempatan pejabat mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari kemampuan, pengalaman penugasan, rekam jejak, hingga integritas personel.
“Prinsip meritokrasi menjadi bagian penting agar setiap personel yang mendapat amanah jabatan mampu menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab,” kata Johnny dalam keterangannya, Minggu, 11 Oktober 2026.
Johnny menyebut pembaruan struktur kepemimpinan tersebut juga diarahkan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas kepolisian.
Pergantian pejabat, menurut dia, harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
Ia berharap para pejabat yang menerima penugasan baru dapat segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan karakteristik wilayah masing-masing.
Dengan rotasi ini, perubahan kepemimpinan tidak hanya berlangsung di tingkat Markas Besar Polri, tetapi juga pada sejumlah satuan kewilayahan yang memiliki tanggung jawab langsung dalam penyelenggaraan pelayanan dan keamanan masyarakat.
