SAMARINDA — Polemik Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk daerah pemilihan (dapil) kembali memanas.
Akademisi sekaligus pengamat kebijakan publik Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah alias Castro, mengkritik keras pernyataan Wakil Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud yang menyebut Bankeu tidak harus diarahkan ke daerah pemilihan anggota DPRD.
Castro menilai pernyataan tersebut menunjukkan adanya kekeliruan dalam memahami hubungan antara anggota legislatif dengan konstituen yang memilihnya.
Menurut Castro, memang anggota DPRD Kaltim memiliki cakupan representasi seluruh wilayah Kalimantan Timur. Namun, proses keterpilihan seorang legislator tetap berasal dari dukungan masyarakat di daerah pemilihannya.
“Pernyataan ketua DPRD ini pertanda kegagalan memahami relasi dapil dan anggota DPRD. Dia seperti kacang lupa kulit, ibarat anak ayam yang lupa induk yang melahirkannya,” ujar Castro.( Selasa 11/8/2026)
Polemik tersebut bermula dari pernyataan Wali Kota Samarinda Andi Harun yang menyoroti keberadaan anggota DPRD Kaltim dari Dapil Samarinda.
Andi Harun mempertanyakan apabila anggota DPRD Kaltim memperoleh suara dari masyarakat Samarinda, tetapi Bankeu yang diperjuangkan justru dialokasikan ke daerah lain.
Namun, Hasanuddin Mas’ud memberikan pandangan berbeda.
Ia menegaskan Bankeu bukan anggaran yang secara otomatis melekat kepada anggota DPRD berdasarkan dapilnya.
“Kalau saya pribadi, Bantuan Keuangan itu sifatnya tidak wajib. Ada APBD yang mandatori dulu, kemudian mandatori unggulan, pilihan dan Bankeu,” ujar Hasanuddin.
Menurut Hasanuddin, anggota DPRD Provinsi memiliki tanggung jawab representasi terhadap seluruh masyarakat Kaltim.
Ia menilai tidak tepat apabila anggota DPRD hanya memperjuangkan kepentingan daerah tempat mereka memperoleh suara.
“Anggota DPR Provinsi, dia harus seluruh Kaltim dong, bukan hanya misalnya Samarinda,” katanya.
Hasanuddin bahkan memberikan contoh anggota DPRD dari wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Menurutnya, akan menjadi tidak adil apabila seorang legislator hanya memperhatikan wilayah dapilnya tanpa mempertimbangkan kepentingan daerah lain di Kaltim.
Pandangan inilah yang kemudian dipersoalkan Castro.
Ia menegaskan, representasi seluruh Kaltim tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kepentingan konstituen di dapil.
“Dalam politik representasi, mandatory-nya dari konstituen di dapil. Jadi seorang anggota DPRD wajib hukumnya memperjuangkan kepentingan dapilnya,” tegas Castro.
Menurut dia, seorang anggota DPRD memang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang cakupannya berada pada tingkat provinsi.
Namun, dalam menjalankan fungsi tersebut, kepentingan masyarakat yang telah memberikan mandat politik melalui pemilu tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
Castro menilai hubungan antara anggota legislatif dan dapil bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bagian dari mekanisme pertanggungjawaban politik.
Karena itu, ia meminta anggota DPRD tidak melupakan basis konstituennya setelah memperoleh kursi di parlemen.
Kritik Castro kemudian ditutup dengan sindiran keras kepada Hasanuddin.
“Perlu kuliah lagi di kelas saya!!!” pungkasnya.
Andi Harun Sebut Akan Telusuri Bankeu
Sebelumnya, Wali Kota Samarinda Andi Harun juga menyoroti peran anggota DPRD Kaltim asal Dapil Samarinda dalam memperjuangkan anggaran untuk Kota Tepian.
Hal itu disampaikan Andi Harun saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Samarinda di Hotel Fugo, Sabtu (8/8/2026).
Andi Harun mengaku tengah menelusuri anggota DPRD Kaltim dari Dapil Samarinda yang mengarahkan Bankeu ke daerah di luar Samarinda.
“Saya lagi teliti siapa anggota-anggota DPRD dari provinsi, wakil Samarinda, yang menjatuhkan Bankeunya bukan di Samarinda. Itu layak disebut pengkhianat rakyat Samarinda,” tegas Andi Harun.
Ia mengatakan hasil penelusuran tersebut akan disampaikan kepada publik.
“Dan nanti akan saya bagikan kepada media. Inilah wajah anggota-anggota DPRD provinsi kita yang dipilih oleh rakyat Samarinda, tapi bantuan keuangannya dilarikan di luar Samarinda,” katanya.
Andi Harun menegaskan dirinya tidak akan tinggal diam ketika kepentingan anggaran Samarinda dipertaruhkan.
Ia menyebut perjuangan terhadap Bankeu maupun Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan bagian dari tanggung jawabnya sebagai kepala daerah.
“Ketika menyangkut Bankeu, DBH, saya harus bersuara. Kalau saya enggak bersuara, siapa yang mewakili Samarinda yang bersuara?” ujarnya.
Ia juga mengingatkan anggota DPRD Kaltim yang berasal dari Samarinda agar tidak mengabaikan mandat politik masyarakat.
“Sekali lagi teman-teman DPRD Kaltim yang berasal dari Samarinda, jangan pernah sekali-kali mengkhianati kepercayaan rakyat Samarinda,” pungkasnya.
Polemik ini kini mempertemukan tiga sudut pandang: Andi Harun yang menuntut keberpihakan anggota DPRD Kaltim terhadap Samarinda sebagai dapil, Hasanuddin Mas’ud yang menekankan bahwa legislator memiliki mandat untuk seluruh Kaltim, serta Castro yang mengingatkan bahwa representasi provinsi tidak boleh memutus hubungan politik dengan konstituen di dapil.
Perdebatan tersebut pada akhirnya membuka pertanyaan yang lebih besar: sejauh mana anggota DPRD Kaltim harus memprioritaskan kepentingan dapil tanpa mengabaikan kepentingan seluruh masyarakat Kalimantan Timur?
