JAKARTA – Pemerintah membuka peluang melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait tidak terpaku pada satu pola pelaksanaan, melainkan mengkaji berbagai alternatif yang dinilai mampu meningkatkan efektivitas distribusi makanan bergizi kepada para penerima manfaat.
Pemerintah diberi waktu sekitar satu bulan untuk mengevaluasi skema pelaksanaan MBG sebelum nantinya diputuskan langkah lanjutan.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, mengatakan hingga saat ini mekanisme pelaksanaan MBG masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 115 yang mengatur penyaluran program melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Namun, Presiden memberikan ruang untuk mengkaji alternatif lain apabila dinilai mampu meningkatkan kualitas pelayanan tanpa mengabaikan aspek tata kelola.
“Kalau menurut Perpres 115, skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji kalau ada alternatif yang lain, boleh,” kata Agustina kepada wartawan seusai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Menurut Agustina, arahan tersebut menunjukkan pemerintah tidak menutup kemungkinan melakukan penyesuaian kebijakan apabila hasil kajian membuktikan adanya mekanisme yang lebih efektif untuk menjangkau masyarakat.
Ia menegaskan setiap alternatif nantinya akan dikaji secara menyeluruh, baik dari sisi regulasi, kesiapan pelaksanaan, hingga dampaknya terhadap kualitas layanan Program Makan Bergizi Gratis.
Salah satu opsi yang belakangan berkembang ialah pelibatan kantin sekolah dalam pelaksanaan MBG. Namun, Agustina memastikan wacana tersebut masih sebatas usulan dan belum menjadi keputusan pemerintah.
Menurutnya, pembahasan masih dilakukan bersama berbagai kementerian dan lembaga agar seluruh aspek pelaksanaan dapat dipertimbangkan secara komprehensif.
“Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya,” ujarnya.
Agustina menjelaskan hasil kajian seluruh alternatif nantinya akan kembali disampaikan kepada Presiden sebagai dasar dalam menentukan arah kebijakan selanjutnya.
Presiden Prabowo, kata dia, menginginkan setiap rekomendasi disusun berdasarkan analisis yang matang sehingga keputusan yang diambil benar-benar mampu meningkatkan efektivitas program sekaligus tetap menjamin akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Pemerintah pun diberi waktu sekitar satu bulan untuk menyelesaikan evaluasi tersebut.
“Pak Presiden meminta kami mengkaji lagi. Kami diberi waktu kurang lebih satu bulan. Silakan dikaji lagi,” ujar Agustina.
Ia menambahkan Presiden juga mengingatkan agar seluruh pihak tidak terburu-buru mengambil keputusan sebelum seluruh aspek dipelajari secara mendalam.
“Pak Presiden tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan. Beliau ingin semuanya dikaji dengan baik, termasuk dasar hukumnya dan dampaknya, sebelum diputuskan,” katanya.
Melalui evaluasi tersebut, pemerintah berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan semakin efektif dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya peserta didik dan kelompok penerima manfaat lainnya.
Seluruh alternatif, termasuk kemungkinan melibatkan kantin sekolah maupun mekanisme lain di luar SPPG, akan dipelajari secara komprehensif sebelum pemerintah menetapkan kebijakan final mengenai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.(*)
