SAMARINDA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan insentif bagi para guru tetap aman dan tidak akan terdampak oleh rencana efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan bahwa alokasi insentif bagi tenaga pendidik tidak akan masuk dalam pos anggaran yang dievaluasi. Pasalnya, nilai belanjanya tidak terlalu besar, namun berdampak langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan.
“Kalau insentif guru, itu yang tidak akan kita evaluasi. Nilainya tidak begitu signifikan, dan justru penting untuk menjaga semangat para tenaga pendidik,” ujar Seno Aji, pada Rabu (8/10/2025).
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut sudah dibahas secara khusus bersama Gubernur Kaltim dan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim.
Sebagai langkah antisipasi agar tunjangan bagi guru tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
ia juga menjelaskan bahwa kebijakan mempertahankan insentif guru menjadi pengecualian, ditengah langkah Pemprov yang tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai pos belanja.
Salah satu yang akan dikaji adalah Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN).
Menurut Seno, ada kemungkinan penyesuaian TPP antara 50 hingga 60 persen, bergantung pada hasil evaluasi akhir.
“TPP ASN kemungkinan akan disesuaikan. Kita masih menunggu hasil evaluasi lengkap dari masing-masing OPD,” bebernya.
Selain itu, ia menjelaskan meski rencana efisiensi ini merupakan bagian dari penyesuaian ulang struktur APBD 2026, dengan mempertimbangkan besaran Dana Bagi Hasil (DBH) yang akan diterima Kaltim tahun depan.
Seno menegaskan, Pemprov Kaltim akan tetap memprioritaskan program strategis yang sejalan dengan visi-misi pembangunan daerah, terutama keberlanjutan program Gratispol Pendidikan dan Kesehatan.
“Program yang mendukung layanan dasar masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan, tetap kita pertahankan. Sementara kegiatan yang belum mendesak akan dievaluasi untuk efisiensi,” pungkasnya.
