Samarinda — Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, melontarkan kritik terbuka terhadap dampak ekologis aktivitas pertambangan di Kalimantan Timur (Kaltim).
Pernyataan itu disampaikannya saat bertemu jurnalis dalam agenda “Ngopi Bareng” di Kantor DPD PDI Perjuangan Kaltim, Jalan A.W. Syahranie, Samarinda, Selasa (2/2/2026).
Dalam lawatan yang disebutnya sebagai bagian dari penguatan kelembagaan partai dan kaderisasi di daerah.
Hasto mengaku menangkap pemandangan kontras ketika memasuki wilayah Kaltim melalui jalur udara. Dari atas pesawat, ia menyaksikan bentang alam yang dipenuhi lubang-lubang tambang.
“Kami melihat dari atas pesawat, begitu banyak lubang bekas tambang. Kalau kita cermati, ini menunjukkan masih lemahnya perhatian terhadap aspek ekologis,” ujar Hasto di hadapan para jurnalis.
Pernyataan tersebut secara implisit menempatkan persoalan lingkungan sebagai isu strategis yang tidak bisa dipisahkan dari arah pembangunan daerah.
Kaltim yang dikenal sebagai salah satu lumbung batu bara nasional, selama bertahun-tahun menghadapi dilema antara eksploitasi sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan.
Hasto menegaskan bahwa pembangunan berbasis sumber daya tidak boleh mengorbankan ekosistem.
Ia menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan hutan dan sungai sebagai penyangga utama kehidupan masyarakat.
“Bagaimana sungai harus dijaga mata airnya, hutan harus dilestarikan. Harus ada kebun raya, program reboisasi yang serius untuk menyelamatkan ekosistem kehidupan kita,” katanya.
Pernyataan itu sekaligus dibaca sebagai sinyal sikap politik PDIP terhadap agenda lingkungan hidup, terutama di daerah-daerah yang selama ini menjadi episentrum industri ekstraktif.
Kritik Hasto muncul di tengah sorotan publik terhadap masih maraknya lubang tambang terbuka dan lemahnya reklamasi pascatambang di Kaltim.
Meski demikian, Hasto tidak secara spesifik menyinggung aktor industri maupun kebijakan pemerintah daerah.
Namun penekanannya pada aspek ekologis menunjukkan, dorongan agar tata kelola pertambangan tidak semata berpijak pada pertumbuhan ekonomi, melainkan juga pada keberlanjutan jangka panjang.
Di hadapan jurnalis, Hasto juga menyampaikan apresiasi terhadap peran pers dalam mengawal demokrasi dan kebijakan publik.
Ia menilai jurnalis memiliki posisi strategis dalam memastikan isu-isu lingkungan dan keadilan ekologis tetap menjadi perhatian publik.(*)
