INDONESIA – Tekanan terhadap nilai tukar rupiah kian dalam, bahkan hingga menembus level terlemah sepanjang sejarah. Pada penutupan perdagangan Selasa 7 April 2026, kurs spot rupiah melemah 0,41 persen ke posisi Rp 17.105 per dolar Amerika Serikat (AS), memperlebar jarak dari asumsi APBN 2026 sebesar Rp 16.500 per dolar AS.
Sementara itu, kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) pada hari sebelumnya tercatat di level Rp 17.092 per dolar AS. Sepanjang tahun 2026, rata-rata kurs spot rupiah berada di kisaran Rp 16.869 per dolar AS, mencerminkan tren pelemahan yang terus berlangsung.
Kondisi ini dinilai berpotensi menekan kapasitas fiskal Indonesia. Ekonom UGM, Eddy Junarsin, menyebut pelemahan rupiah dipicu oleh kombinasi faktor global dan domestik, tidak semata karena eskalasi konflik di Timur Tengah.
Secara teknis, ia menjelaskan, penurunan surplus neraca perdagangan menjadi salah satu faktor utama.
“Meski masih surplus, nilainya terus menurun sehingga tidak cukup kuat menopang rupiah,” ujarnya dikutip pada Kompas.com.
Selain itu, inflasi domestik yang lebih tinggi dibandingkan AS turut mendorong depresiasi rupiah. Kebijakan suku bunga bank sentral AS, Federal Reserve, yang belum menurunkan suku bunga acuan juga membuat arus modal global cenderung mengalir ke AS sebagai aset aman.
Eddy menambahkan, konflik geopolitik di Timur Tengah memperbesar tekanan melalui kenaikan harga energi dan pergeseran arus modal. “Harga minyak meningkat membuat Indonesia yang merupakan net oil importer harus merogoh kocek lebih dalam, tentunya ini merupakan faktor pendorong depresiasi rupiah,” ujarnya.
Dalam situasi global yang tidak menentu, investor cenderung memindahkan dananya ke instrumen yang lebih aman. “Arus modal asing di saat krisis seperti ini tentu akan mengalir ke tempat yang lebih aman dalam konteks pasar keuangan seperti AS (the last resort),” ungkapnya.
Meski demikian, ia menilai tekanan terhadap rupiah saat ini masih bersifat jangka pendek. Namun, risiko dapat meningkat jika tidak dikelola dengan baik. “Tekanan rupiah saat ini bersifat jangka pendek. Namun jika tidak dikelola dengan baik, akan menyebabkan destabilizing speculation,” ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa dampak gejolak global terhadap mata uang di Asia Tenggara dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti neraca perdagangan, rasio utang terhadap PDB, cadangan devisa, hingga struktur industri masing-masing negara.
Di sisi lain, Bank Indonesia menghadapi dilema kebijakan antara menjaga pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi.
“Kalau terus menurunkan policy rate, pertumbuhan ekonomi diharapkan lebih tinggi, namun bahayanya inflasi dapat melonjak. Sebaliknya, jika menaikkan policy rate, inflasi terkendali tapi pertumbuhan terhambat,” jelasnya.
Eddy menegaskan, stabilitas rupiah tidak bisa hanya bergantung pada kebijakan moneter.
“Bank Indonesia sebagai monetary authority tidak bisa sendirian,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa Kementerian Keuangan perlu memperkuat kebijakan fiskal, termasuk dalam pengelolaan utang dan pemberian insentif ekonomi.
Di tengah dinamika global, ia juga mengingatkan bahwa penurunan harga minyak pasca kabar gencatan senjata belum menjadi sinyal pemulihan yang kuat.
“Ketidakpastian masih tinggi. Semua perubahan bersifat jangka pendek,” tutupnya.
