SAMARINDA — Menjelang rencana aksi demonstrasi besar di Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada 21 April 2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim menggelar pertemuan dengan ratusan organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam kegiatan silaturahmi dan coffee morning.
Pertemuan yang berlangsung di Gedung Olah Bebaya, Kantor Gubernur Kaltim, Senin (13/4/2026), sempat menjadi sorotan publik setelah undangan kegiatan tersebut beredar luas di media sosial dan menuai beragam tanggapan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kesbangpol Kaltim, Arih Franata Filifus Sembiring, menegaskan bahwa agenda tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan rencana aksi demonstrasi yang akan digelar dalam waktu dekat.
“Saya tegaskan tidak ada kaitannya. Agenda ini muncul setelah saya dilantik pada 11 Maret. Sementara isu aksi 21 April muncul setelahnya. Jadi tidak ada hubungan,” ujar Arih.
Ia menjelaskan, pertemuan tersebut murni bertujuan untuk mempererat silaturahmi antara pemerintah provinsi dengan ormas yang ada di Kalimantan Timur. Selain itu, forum tersebut juga dimanfaatkan sebagai ruang dialog untuk menampung aspirasi dan masukan dari berbagai elemen masyarakat.
Menurut Arih, pemerintah daerah menyadari masih ada sebagian masyarakat yang merasa belum terakomodasi dalam penyampaian aspirasi. Oleh karena itu, Kesbangpol berupaya membuka ruang komunikasi yang lebih luas.
“Kami tetap membuka diri untuk menerima kritik, saran, maupun masukan dari masyarakat Kaltim,” tuturnya.
Di tengah polemik yang berkembang, Arih juga mengingatkan pentingnya menjaga situasi tetap kondusif menjelang aksi unjuk rasa. Ia mengimbau para demonstran agar menyampaikan aspirasi secara tertib dan tidak melakukan tindakan anarkis.
“Kami berharap penyampaian aspirasi dilakukan dengan baik dan damai,” katanya.
Sementara itu, dalam pertemuan tersebut, Gubernur Kalimantan Timur tidak dapat hadir secara langsung. Hal ini dikarenakan agenda lain di Jakarta yang berkaitan dengan pembahasan bersama DPR RI.
Meski demikian, kegiatan tetap berlangsung dengan dihadiri perwakilan ormas dari berbagai daerah di Kalimantan Timur. Pemerintah berharap forum seperti ini dapat memperkuat komunikasi dan mencegah kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat.
Rencana aksi demonstrasi pada 21 April mendatang sendiri diperkirakan akan melibatkan massa dalam jumlah besar, sehingga koordinasi dan komunikasi antar pihak dinilai menjadi kunci dalam menjaga stabilitas daerah.
