SAMARINDA – Alokasi anggaran sebesar Rp25 miliar untuk renovasi rumah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur atau Lamin Etam kembali menuai sorotan publik. Kebijakan ini menjadi perhatian di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tantangan.
Rumah jabatan Gubernur Kaltim yang dikenal sebagai Lamin Etam memiliki fungsi strategis, tidak hanya sebagai tempat tinggal resmi, tetapi juga sebagai lokasi kegiatan pemerintahan hingga penerimaan tamu negara. Namun, besarnya anggaran yang digelontorkan dinilai memunculkan pertanyaan terkait skala prioritas pemerintah daerah.
Sorotan terhadap kebijakan ini juga muncul setelah sebelumnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dikritik terkait pengadaan mobil dinas mewah. Sejumlah pihak menilai, pemerintah perlu lebih cermat dalam menyusun kebijakan anggaran agar lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat luas.
Akademisi kebijakan publik Universitas Mulawarman, Saiful Bahtiar, menilai bahwa dalam penyusunan anggaran seharusnya terdapat keseimbangan antara kebutuhan fasilitas pejabat dan fasilitas publik.
“Dalam konsep penyusunan anggaran, fasilitas publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur seharusnya menjadi prioritas utama. Itu yang mestinya mendapat porsi lebih besar,” ujarnya, dikonfirmasi Sabtu (18/4/2026).
Ia menilai, anggaran besar untuk renovasi rumah jabatan berpotensi menunjukkan pola pikir yang belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat. Terlebih, di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sudah digaungkan sejak 2025.
Menurutnya, efisiensi seharusnya tidak hanya menyasar sektor publik, sementara fasilitas pejabat tetap mendapatkan alokasi besar. Ia menegaskan, keseimbangan menjadi kunci dalam menjaga keadilan anggaran.
“Fasilitas pejabat tetap penting, tetapi tidak perlu berlebihan. Yang utama adalah bagaimana anggaran itu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Saiful juga menyoroti aspek efektivitas penggunaan anggaran. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan harus berbasis pada manfaat yang dirasakan publik secara langsung.
“Efektivitas dalam kebijakan publik berarti lebih banyak memberikan dampak pada masyarakat, bukan hanya pada pejabat. Ini yang perlu menjadi perhatian dalam setiap perencanaan anggaran,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya perubahan pola pikir dalam pengelolaan anggaran. Menurutnya, kepentingan publik seharusnya ditempatkan sebagai prioritas utama dibandingkan kepentingan fasilitas pejabat.
“Pejabat harus memiliki sense of crisis. Di tengah kondisi anggaran saat ini, semestinya fasilitas dibuat lebih sederhana namun tetap mendukung pelaksanaan tugas dengan baik,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Faisal, menjelaskan bahwa angka Rp25 miliar tersebut merupakan akumulasi dari sejumlah kegiatan sejak 2024 hingga 2025.
Ia menyebutkan, anggaran tersebut mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan, hingga pengadaan perlengkapan di rumah jabatan.
Menurutnya, rincian anggaran tersebut akan diklasifikasikan agar lebih mudah dipahami oleh publik, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Meski telah diberikan penjelasan, perdebatan terkait kebijakan ini diperkirakan masih akan berlanjut. Sejumlah kalangan berharap pemerintah daerah dapat lebih bijak dalam menentukan prioritas anggaran, terutama pada sektor yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Di tengah berbagai persoalan daerah yang belum terselesaikan, seperti tenaga honorer hingga penanganan tambang ilegal, kebijakan anggaran diharapkan benar-benar mencerminkan keberpihakan pada kepentingan publik.
